Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua DPP Partai Perindo, Wibowo Hadiwardoyo mengimbau kepada DPR agar merevisi Undang-Undang Pemilu terkait mekanisme rekapitulasi suara.
Menurut dia, jika penghitungan langsung naik ke tingkat kecamatan setelah selesai di tempat pemungutan suara (TPS), maka akan menguras energi para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Secara teknis perhitungan rekap di kelurahan di hidupkan kembali itu kan mengurangi beban petugas PPK yang begitu lama," kata Wibowo dalam diskusi polemik MNC Trijaya Network di Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).
Seperti diketahui, pada H+9 pencoblosan Pemilu 2019, petugas KPPS yang meninggal dunia jumlahnya bertambah menjadi 230 orang dan 1.761 orang lainnya sakit yang tersebar di 33 provinsi. Jumlah tersebut berdasarkan data yang masuk per Jumat 26 April 2019 pukul 18.00 WIB.
Melihat fakta itu, kata dia, sudah sewajarnya jika DPR merevisi Undang-Undang Pemilu agar nantinya pilpres dan pileg kembali seperti gelaran pesta demokrasi yang dahulu. Sebab, letak geografis Indonesia yang begitu besar maka sangat sulit untuk menggekar kegiatan politik di hari yang sama.
"Saya juga menyampaikan simpati teman-teman yang gugur dalam bertugas kemudian mengalami banyak kendala," kata Wibowo
Menurut Wibowo, jumlah TPS di suatu wilayah pada pemilu selanjutnya lebih baik dikurangi. Sebab, dengan banyaknya TPS maka akan menambah beban partai politik untuk membiayai saksi.
"Saksi juga bisa lebih simpel. Ditambahkan TPS dan mengurangi jumlah peserta di TPS dari 300 menjadi misalkan 100, parpol keberatan karena itu akan menambah saksi yang luar biasa bagi parpol," katanya. (Knu)
