Dianggap Curang dan Tidak Sah, Koalisi Oposisi Boikot Pilpres


Tokoh oposisi Jorge Rodriguez (ka) melambaikan tangan saat permbicaraan antara pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan koalisi oposisi Venezuela, di San Domingo (ANTARA FOTO/REUTERS/Roberto Guzman)
MerahPutih.Com - Kubu koalisi oposisi di Venezuela menolak berpartisipasi dalam pemilihan presiden di negara tersebut lantaran diwarnai kecurangan dan penipuan. Koalisi oposisi menilai Pilpres yang akan berlangsung tanggal 24 April nanti sudah diatur presiden petahana Nicolas Maduro.
Gerakan Persatuan Demokratik mengkonfirmasi kepada Reuters, bahwa pilpres nanti membuat Maduro berada di jalur kemenangan namun berpeluang memicu kecaman internasional terhadap menghilangnya demokrasi di negara OPEC yang diperintah oleh sosialis itu.
Dua pesaing terkuat Maduro dilarang untuk mengikuti pemilihan presiden. Leopoldo Lopez berada dalam tahanan rumah, sementara Henrique Capriles dilarang menjabat karena tuduhan melakukan kesalahan saat menjadi gubernur negara bagian.
Selanjutnya, dewan pemilihan nasional propemerintah telah melarang koalisi Perserikatan Demokratik, ditambah beberapa partai utamanya, untuk mengikuti pemilihan umum dengan menggunakan nama partai mereka.
"Peristiwa prematur yang diumumkan pada 22 April mendatang yang tidak memiliki kondisi layak adalah sebuah pertunjukan oleh pemerintah untuk memberi kesan legitimasi yang tidak dimiliki di tengah penderitaan warga Venezuela," kata koalisi tersebut dalam sebuah pernyataan, merujuk pada krisis ekonomi negara itu.
Atas nama mayoritas besar rakyat Venezuela, kami menantang pemerintah Maduro untuk mengukur tingkat kepopulerannya di tengah rakyat dalam pemilihan nyata" yang dilakukan kemudian pada tahun 2018, tambahnya.
Keputusan Persatuan Demokrat tersebut sebagaimana dilansir Antara dari Reuters membuat Maduro hanya menghadapi satu kandidat yaitu pendeta evangelis yang tidak populer bernama Javier Bertucci.
Kandidat lain yang mungkin maju adalah pemimpin oposisi Henri Falcon, mantan gubernur negara bagian yang berpisah dengan kaum sosialis di tahun 2010.
Dia telah menyatakan keinginannya untuk melawan Maduro dan mungkin tidak mematuhi keputusan koalisi untuk memboikot pemungutan suara.
Pencalonan Falcon kemungkinan akan membuat marah musuh Maduro, banyak di antaranya melihatnya sebagai kuda Troya yang berusaha membantu Maduro melegitimasi pemungutan suara yang dicurangi itu.
Maduro telah menghadapi seruan dari Amerika Latin dan internasional untuk memperbaiki kondisi pemungutan suara, dengan Amerika Serikat mempertimbangkan sanksi minyak untuk menekannya.
Maduro mengatakan bahwa negaranya menjadi korban "perang ekonomi" yang dipimpin oleh pihak oposisi dengan bantuan Amerika Serikat.
"Kita akan sampai ke pemilihan umum entah itu dalam keadaan hujan, guntur, atau petir - dengan atau tanpa Koalisi Persatuan Bersatu," kata Maduro dalam sebuah konferensi pers sebagai tanggapan atas pengumuman oposisi tersebut.
Dia menambahkan bahwa dia mendukung sebuah proposal untuk mengadakan pemungutan suara kongres awal pada 22 April, menambahkan bahwa pemilihan umum harus diadakan pada hari yang sama untuk legislatif negara bagian dan daerah.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Reaksi Sejumlah Pemimpin Dunia Setelah Amerika Serikat Serang Fasilitas Nuklir Iran

Pemilu Presiden Korea Selatan Digelar Selasa (3/6), Warga Antusias Datang ke TPS

Partisipasi Pemilih Awal Pilpres Korsel Capai 34,74 Persen, Perhatian Tertuju pada Hasil Pemungutan Suara Pekan Depan

Jadi Warga Negara yang Baik, J-Hope BTS Berikan Suara dalam Pemungutan Suara Awal Pilpres Korea Selatan

Pemungutan Suara Awal untuk Pilpres Korsel Dimulai, 6 Kandidat Bersaing

Han Duck-soo Mundur Sebagai Penjabat Presiden Korsel Demi Ikut Pilpres 3 Juni

Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029

Golkar Siap Dukung Prabowo 2 Periode, Tapi Tergantung Prabowo

Muzani Buka Motif KLB Gerindra Putuskan Prabowo Capres Pilpres 2029

Prabowo Tidak Ingin Dicalonkan Lagi pada Pilpres 2029 jika Programnya Gagal
