Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kasus keracunan makan bergizi gratis bukan hanya terjadi di daerah. Namun, di Jakarta yang dekat dengan kekuasaan dan pemerintah pusat serta Badan Gizi Nasional, tetap kecolongan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengungkap kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terjadi di 10 sekolah ibu kota. Mayoritas, keracunan dikarenakan adanya bakteri di dalam makanan.
"Kejadian, kalau di Jakarta ada di 10 lokasi. Ada di 10 lokasi," kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati, Minggu (5/10).
Meski demikian, kata Ani, siswa yang terdampak keracunan itu disebut tidak terlalu banyak yang harus ditangani serius secara medis.
Baca juga:
Bahaya Tersembunyi Keracunan Makanan Berulang, Bisa Picu Peradangan Usus Kronis
"Tetapi sebenarnya siswa yang terdampak, yang sampai memerlukan peralatan kesehatan, di kita enggak terlalu banyak. Ada Sekitar 60-an dari seluruh lokasi. Jadi nggak yang sangat besar," ucapnya.
Ani menuturkan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan, penyebab keracunan itu adalah adanya kandungan bakteri dalam makanan.
Ia memastika, tidak ada kasus keracunan yang terjadi akibat cemaran kimia.
"Ya secara umum adalah bakteri ya, secara umum adalah bakteri sebagian besar. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Menkes kemarin, memang sebagian besar penyebabnya adalah bakteri," ucapnya.
Ani menambahkan, terkait hasil uji laboratorium kasus keracunan yang terjadi di SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, pada awal pekan lalu, masih belum diketahui. Pasalnya, hasil uji laboratorium itu belum keluar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi Jakarta, Hasudungan Sidabalok sebelumnya mengungkapkan, bahwa pihaknya telah rutin melaksanakan pemantauan ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) setiap sepekan dua kali. Dalam sepekan, setidaknya terdapat 10 lokasi yang dipantau oleh pihaknya.
Berdasarkan pemantauan rutin yang dilakukan, Dinas KPKP DKI masih menemukan adanya SPPG yang tidak mematuhi SOP. Padahal, SOP itu telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Sebenarnya kalau SOP sudah ada dari BGN, sudah jelas, tetapi ketika kami melakukan monitoring, ternyata SOP tersebut kurang dilaksanakan dengan baik," urainya. (Asp).
