Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto hari ini, Rabu (6/12), menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI.
Saat menyampaikan visi dan misinya di hadapan anggota Komisi I DPR, alumni Akademi Militer tahun 1986 itu memaparkan sejumlah catatan penting terkait konstelasi global kontemporer.
"Pertama, tatanan dunia baru. Seiring melemahnya hegemoni negara super power sebagai akibat pengaruh kekuatan negara seperti Cina, Rusia, India, dan Brazil, tatanan dunia saat ini telah menjadi uni multipolar yang implikasinya adalah pergeseran kekuasaan yang beragam," papar Hadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Sementara itu, menurut dia, kepemimpinan negara baru super power telah mengubah pola intensitas komitmen terhadap keamanan global. Hadi menilai kondisi tersebut semakin diperumit dengan masuknya aktor-aktor nonnegara mengusung kepentingan individu maupun kelompok dalam berbagai kemasan mulai ideologi, agama, suku, hingga ekonomi.
Catatan kedua, menurut Hadi, ancaman terhadap serangan terorisme menjadi ancaman semua negara. Hal tersebut telah menjadikan terorisme sebagai musuh bersama yang harus diperangi.
"Dalam perkembangan selanjutnya, terorisme juga digunakan sebagai alat pengondisian wilayah. Terorisme terbukti telah berujung pada proxy war atau hybrid war dengan melibatkan berbagai aktor, baik aktor negara maupun nonnegara," ungkap dia.
Perang cyber merupakan ancamana serius, keamanan nasional lainnya yang harus dihadapi pada era informasi saat ini. Dimensi siber atau dunia maya yg dihuni hampir 2/3 aspek kehidupan manusia modern tentu saja akan memerlukan suatu pengamanan di dalamnya. Serangan siber dalam konteks perang pernah dilakukan oleh AS dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran.
Kemudian catatan ketiga, Hadi menuturkan bahwa perang siber (cyber warfare) merupakan ancaman serius keaman nasional yang harus dihadapi di era informasi saat ini. Menurut dia, dimensi siber yang dihuni hampir dua pertiga aspek kehidupan manusia modern perlu adanya pengamanan.
"Hal tersebut menunjukan bahwa keaman dimensi siber harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pertahanan dan kemanan nasional," jelasnya.
Selanjutnya catatan keempat, Hadi mencermati kemajuan Tiongkok yang sangat cepat. Dalam waktu singkat, Tiongkok telah mengubah konstelasi politik global dengan kekuatan ekonomi termasuk melalui pengembangan militernya.
"Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai China Charm Offensive. Namun pada praktiknya, Tiongkok bertindak ofensif dan agresif terutama dalam memenuhi ambisinya untuk menguasai Laut Cina Selatan," tandasnya.
"Saat ini Tiongkok bahkan membangun pangkalan udara militernya di wilayah yang masih disengketakan, Subi, Mischief dan Fiery Cross. Melalui ketiga pangkalan tersebut Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelenggarakan perang di Laut Cina Selatan," tambah Hadi.
Catatan terakhir, Hadi menyoroti soal kerawanan di laut seperti penculikan, perampokan bersenjata, dan pencurian ikan. Hadi melihat Indonesia bertanggung jawab atas keselamatan wilayah laut, termasuk laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut.
"Maraknya aksi perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina selatan yaitu sekitar Laut Sulu yang merupakan kawasan perairan laut perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan salah satu contoh kerawanan yang menjadi tanggung jawab Indoensia khususnya TNI," tutup Hadi. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Marsekal Hadi: TNI Harus Jadi Organisasi Profesional, Modern dan Tangguh
