Dewan PSI: Pemilihan Direksi Bank DKI Jangan Hanya Karena Orang ‘Titipan’


Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo. (foto: dokumen PSI)
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Francine Widjojo, mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan prinsip meritokrasi dalam merekrut orang untuk mengisi jajaran Direksi Bank DKI.
"Posisi-posisi penting di BUMD Provinsi DKI Jakarta, termasuk Bank DKI, seharusnya diisi oleh para profesional berorientasi pelayanan publik yang efisien bagi warga Jakarta," kata Francine di Jakarta, Jumat (18/4).
Francine menyayangkan apabila penempatan orang-orang ‘titipan’ berakibat kepada timbulnya permasalahan di Bank DKI yang dapat mengurangi kepercayaan nasabah ke depannya.
"Sangat disayangkan dan disesalkan bila benar bahwa permasalahan yang timbul di Bank DKI diakibatkan oleh orang titipan dan bisa jadi membawa kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi di bidang perbankan yang menyangkut dana masyarakat dan kepercayaan publik," ucapnya.
Baca juga:
Pramono Anung Ungkap Alasan Pencopotan Direktur IT Bank DKI Terkait Masalah Layanan
Dalam kesempatan sebelumnya (11 April 2025), Francine mengungkapkan bahwa gangguan yang dialami oleh nasabah Bank DKI, sehingga tidak bisa menarik atau mengirim uangnya ke luar terjadi lebih dari dua minggu lamanya. Hingga kini layanan transfer ke bank lain dari mobile banking Bank DKI belum bisa dilakukan. Ditambah lagi, transfer online dari bank lain ke Bank DKI juga belum bisa.
Menurut Francine, kepercayaan para nasabah dalam menitipkan uangnya kepada Bank DKI turut ditentukan oleh kompetensi pejabat-pejabat yang dipilih untuk mengelola bisnis tersebut.
"Kepercayaan stakeholders, terutama nasabah terhadap bank juga salah satunya ditentukan oleh siapa orang-orang yang mengurusinya, bagaimana kemampuannya dalam mengurusi bisnis tersebut, serta bagaimana penanganan yang tepat dan cepat ketika terjadi masalah," paparnya.
Menurut dia, Bank DKI harusnya menunjuk orang yang tepat, yaitu orang-orang dengan kemampuan yang relevan serta terpilih karena meritokrasi.
Baca juga:
Bank DKI Perbaiki Sistem Layanan Transfer Antarbank, Perlu Waktu dan Kehati-hatian
Francine menegaskan bahwa adanya nasabah menarik uangnya sebagai akibat dari gangguan yang dialami merupakan tanda bahaya bagi Bank DKI.
"Semakin larutnya masalah di Bank DKI yang layanannya masih belum pulih normal dalam 3 minggu terakhir, sehingga mendorong beberapa nasabah menarik uangnya menjadi tanda bahaya bagi Bank DKI. Artinya, tidak sedikit nasabah yang meragukan atau bahkan kehilangan kepercayaannya terhadap Bank DKI," jelasnya.
Apabila mengacu kepada jumlah pengguna aplikasi Bank DKI sendiri, data pada tahun 2023 lalu menunjukkan terdapat sebanyak 2,23 juta pengguna JakOne Mobile. Francine mengingatkan bahwa Bank DKI yang membutuhkan nasabah, alih-alih sebaliknya.
"Bank DKI harus ingat bahwa bank yang butuh uang nasabah, bukan sebaliknya. Pemulihan kepercayaan ini bisa dilakukan dengan pertama-tama segera memulihkan layanan perbankannya. Selain itu, Bank DKI harus segera melakukan upaya-upaya memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa uangnya aman di Bank DKI," tandasnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta

Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan

Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
