Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 08 Desember 2020
Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan

Kapolri Idham Azis. (Foto: Mabes Polri).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Desakan mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis buntut kematian enam simpatisan Front Pembela Islam (FPI) dinilai berlebihan.

Praktisi Hukum Serfasius Serbaya Manek mengkritisi pernyataan yang mendesak Presiden Jokowi harus segera mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis.

Baca Juga

Komnas HAM Minta Polisi dan FPI Terbuka soal Kasus Penembakan di Tol Japek

"Itu adalah pernyataan genit yang tidak menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok," katanya kepada wartawan, Selasa (8/12).

Ia menyebut, Polisi dan TNI mesti proaktif terhadap penegakkan Kamtibmas agar negara aman, ramai investasi.

"Sehingga masyarakat bisa bekerja dengan tenang mencari nafkah," tambahnya.

Menurut Serfasius, tindakan kepolisian tersebut telah menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok dan golongan.

"Aksi mereka mengganggu Kamtibmas dan penegakan hukum," ujar Serfasius.

Sekedar informasi, desakan mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis muncul saat anggotanya menembak mati anggota FPI di Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Minggu (8/12) malam.

Desakan itu muncul dari Indonesia Police Watch (IPW). Idham pun seolah tak peduli dengan adanya ancaman itu.

Praktisi Hukum Serfasius Serbaya Manek
Praktisi Hukum Serfasius Serbaya Manek

Ia malah memerintahkan kepada seluruh anggota Polri untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Perintah tersebut disampaikan Idham Azis merespons dua peristiwa berbeda yang terjadi baru-baru ini. Pertama, kasus perusakan mobil milik Ketua Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Maarif di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat.

Kedua, penembakan yang menewaskan enam pengawal pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh petugas kepolisian di Tol Cikampek pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB.

Perintah Kapolri yang disampaikan lewat Surat Telegram tersebut ditujukan untuk para Kapolda. Selanjutnya agar disampaikan kepada seluruh jajarannya.

Selain meningkatkan kesiapsiagaan, kata Idham, Polda juga diminta menyiapkan pasukan anti anarki Brimob di wilayah yang terdapat kantong-kantong pendukung dan anggota FPI.

"Berikan arahan kepada seluruh anggota agar mengenakan helm, rompi anti peluru, dan bersenjata," katanya.

Idham menuturkan, agar anggotanya melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk ke mako, asrama, pospol, termasuk kendaraan dan barang bawaan dengan metal detector.

Kemudian, berikan arahan kepada anggota yang melakukan pemeriksaan supaya dilindungi oleh anggota yang bersenjata.

"Kepada anggota yang bertugas di lapangan agar diingatkan supaya meningkatkan kewaspadaan dan buddy system, baik pada saat patroli maupun di pos-pos polisi," kata Idham.

Lebih lanjut, Idham Azis juga meminta untuk meningkatkan moril anggota untuk tidak gentar dalam menghadapi senjata apapun, termasuk senjata tajam. (Knu)

Baca Juga

Jasa Marga Pastikan CCTV di Lokasi Penembakan Laskar FPI Alami Ganggu

#Kapolri #IPW #Front Pembela Islam (FPI)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sering Ganggu Dunia Usaha, Kapolri Perintahkan Sikat Pungli dan Premanisme
Menurut Sigit, keamanan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan industri.
Yusuf Abdillah - Jumat, 11 September 2026
Sering Ganggu Dunia Usaha, Kapolri Perintahkan Sikat Pungli dan Premanisme
Indonesia
Anak Pertama Mantan Kapolri Jenderal Hoegenf Meninggal Dunia
Ia merupakan sahabat Megawati Soekarnoputri, mantan presiden sekaligus putri mantan Presiden Soekarno, karena sama-sama bersekolah di Perguruan Cikini.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Anak Pertama Mantan Kapolri Jenderal Hoegenf Meninggal Dunia
Indonesia
Prabowo Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diusut: Kalau Perlu Semua Izinnya Dicabut
Presiden Prabowo Subianto meminta Polri menindak tegas pelaku karhutla hingga korporasi. Polri telah menangani 200 LP dengan 138 tersangka dan 8 korporasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
Prabowo Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diusut: Kalau Perlu Semua Izinnya Dicabut
Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Rotasi Sejumlah Pati dan Pamen, Astamaops hingga Dua Kapolda Berganti
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah pati dan pamen Polri. Astamaops, As SDM, Koorsahli hingga dua Kapolda berganti.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 31 Agustus 2026
Kapolri Listyo Sigit Rotasi Sejumlah Pati dan Pamen, Astamaops hingga Dua Kapolda Berganti
Indonesia
Rizieq Shihab Tantang Prabowo Bubarkan Ormas, Singgung Dugaan Keterlibatan Hercules di Demo 27 Agustus
Rizieq Shihab meminta Presiden Prabowo Subianto membubarkan ormas yang disebutnya beranggotakan preman.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 31 Agustus 2026
Rizieq Shihab Tantang Prabowo Bubarkan Ormas, Singgung Dugaan Keterlibatan Hercules di Demo 27 Agustus
Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Bertemu 6.500 Eks Anggota Jemaah Islamiyah, Tegaskan Persaudaraan Selamanya
Polri bersama-sama Garda Satya NKRI selalu siap untuk berkontribusi dan siap menghadapi berbagai macam ancaman tantangan yang bisa membahayakan bangsa dan NKRI.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Kapolri Listyo Sigit Bertemu 6.500 Eks Anggota Jemaah Islamiyah, Tegaskan Persaudaraan Selamanya
Indonesia
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Secara khusus, ia menyoroti kerja kepolisian yang dilakukan hingga ke wilayah terpencil dan desa.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Indonesia
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Mensesneg juga menyampaikan rapat yang membahas keamanan dan ketertiban itu juga diarahkan untuk persiapan Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Kapolri Jamin Rangkaian Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kondusif
Koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk memastikan seluruh agenda peringatan kemerdekaan.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kapolri Jamin Rangkaian Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kondusif
Bagikan