Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 08 Desember 2020
Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan

Kapolri Idham Azis. (Foto: Mabes Polri).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Desakan mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis buntut kematian enam simpatisan Front Pembela Islam (FPI) dinilai berlebihan.

Praktisi Hukum Serfasius Serbaya Manek mengkritisi pernyataan yang mendesak Presiden Jokowi harus segera mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis.

Baca Juga

Komnas HAM Minta Polisi dan FPI Terbuka soal Kasus Penembakan di Tol Japek

"Itu adalah pernyataan genit yang tidak menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok," katanya kepada wartawan, Selasa (8/12).

Ia menyebut, Polisi dan TNI mesti proaktif terhadap penegakkan Kamtibmas agar negara aman, ramai investasi.

"Sehingga masyarakat bisa bekerja dengan tenang mencari nafkah," tambahnya.

Menurut Serfasius, tindakan kepolisian tersebut telah menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok dan golongan.

"Aksi mereka mengganggu Kamtibmas dan penegakan hukum," ujar Serfasius.

Sekedar informasi, desakan mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis muncul saat anggotanya menembak mati anggota FPI di Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Minggu (8/12) malam.

Desakan itu muncul dari Indonesia Police Watch (IPW). Idham pun seolah tak peduli dengan adanya ancaman itu.

Praktisi Hukum Serfasius Serbaya Manek
Praktisi Hukum Serfasius Serbaya Manek

Ia malah memerintahkan kepada seluruh anggota Polri untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Perintah tersebut disampaikan Idham Azis merespons dua peristiwa berbeda yang terjadi baru-baru ini. Pertama, kasus perusakan mobil milik Ketua Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Maarif di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat.

Kedua, penembakan yang menewaskan enam pengawal pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh petugas kepolisian di Tol Cikampek pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB.

Perintah Kapolri yang disampaikan lewat Surat Telegram tersebut ditujukan untuk para Kapolda. Selanjutnya agar disampaikan kepada seluruh jajarannya.

Selain meningkatkan kesiapsiagaan, kata Idham, Polda juga diminta menyiapkan pasukan anti anarki Brimob di wilayah yang terdapat kantong-kantong pendukung dan anggota FPI.

"Berikan arahan kepada seluruh anggota agar mengenakan helm, rompi anti peluru, dan bersenjata," katanya.

Idham menuturkan, agar anggotanya melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk ke mako, asrama, pospol, termasuk kendaraan dan barang bawaan dengan metal detector.

Kemudian, berikan arahan kepada anggota yang melakukan pemeriksaan supaya dilindungi oleh anggota yang bersenjata.

"Kepada anggota yang bertugas di lapangan agar diingatkan supaya meningkatkan kewaspadaan dan buddy system, baik pada saat patroli maupun di pos-pos polisi," kata Idham.

Lebih lanjut, Idham Azis juga meminta untuk meningkatkan moril anggota untuk tidak gentar dalam menghadapi senjata apapun, termasuk senjata tajam. (Knu)

Baca Juga

Jasa Marga Pastikan CCTV di Lokasi Penembakan Laskar FPI Alami Ganggu

#Kapolri #IPW #Front Pembela Islam (FPI)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Bagikan