Desainer Indonesia Diduga Pesan Organ Ilegal dari Brazil, Polri Konfirmasi ke Interpol

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 24 Februari 2022
Desainer Indonesia Diduga Pesan Organ Ilegal dari Brazil, Polri Konfirmasi ke Interpol

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mengonfirmasi pihak Kepolisian Federal Brasil terkait paket berisi organ manusia yang diduga dipesan seorang perancang busana asal Indonesia.

"Sebagai langkah kecepatan, Interpol Jakarta akan meminta informasi kepada Interpol Brasil terkait info tersebut," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (24/2).

Baca Juga:

Imigrasi Bali Buru Buronan Interpol Rusia yang Kabur

Dedi menjelaskan dugaan keterlibatan perancang busana Indonesia itu berawal dari penggerebekan di Amazonas State University atau Universidade do Estado do Amazonas (UEA) di Kota Manaus, Brasil.

Dalam penggerebekan itu terungkap ditemukan potongan kaki dan tiga plasenta yang sudah diawetkan oleh seorang profesor di laboratorium anatomi manusia di Kampus UEA. Informasinya organ ilegal itu dipesan untuk dikirim ke Singapura.

Otoritas Brazil menyampaikan paket berisi organ manusia tersebut dipesan oleh seorang perancang busana Indonesia. Namun, hingga kini identitas perancang busana belum diungkap resmi ke publik.

Meski begitu, berdasarkan informasi yang dikutip dari pemberitaan Vice World News, disebutkan desainer itu berinisial AP. Sosok AP memang dikenal pernah viral di media sosial karena menampilkan tas tangan karyanya dengan pegangan menggunakan tulang belakang manusia.

Baca Juga:

Korban Mutilasi Ditemukan di Apartemen Kalibata City

Lebih jauh, Dedi menjelaskan Polri masih menunggu keterangan resmi dari kepolisian lokal maupun International Criminal Police Organization (Interpol) Brasil.

Polri baru mendapat informasi terkait dugaan keterlibatan desainer asal Indonesia dalam sindikat perdagangan organ manusia di Brasil itu dari Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia Brigjen Pol. Amur Chandra.

Menurut Dedi, Interpol Indonesia baru mulai berkomunikasi dengan Interpol Brasil hari ini. "Rencananya hari ini (Kamis) akan dikomunikasikan dulu dengan Interpol Brasil," tutup jenderal polisi bintang dua itu. (Knu)

Baca Juga:

Mina TWICE akan Donorkan Organ Tubuh

#Polri #Interpol #Brazil #Breaking
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Info Gempa Terkini Aceh: Magnitudo 4,3 Berpusat di Gayo Lues Pagi Ini
Gempa Gayo Lues berkekuatan M 4,3 mengguncang wilayah Aceh pagi ini. Cek info terkini BMKG soal kedalaman, pusat gempa, dan wilayah terdampak di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Info Gempa Terkini Aceh: Magnitudo 4,3 Berpusat di Gayo Lues Pagi Ini
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Prabowo Subianto. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan keduanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Indonesia
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Kabar mengejutkan! Menyusul Giring Ganesha, Raja Juli Antoni resmi mundur sebagai Sekjen PSI. Simak alasan lengkap sang Menteri Kehutanan di sini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Dunia
Info Gempa Jepang Hari Ini: Magnitudo 5,7 Guncang Shizuoka dan Aichi, Pastikan Tak Ada Tsunami
Info gempa Jepang hari ini: Guncangan berkekuatan magnitudo 5,7 melanda Shizuoka dan Aichi pada Minggu dini hari. JMA memastikan tidak ada potensi tsunami bagi warga.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 08 November 2026
Info Gempa Jepang Hari Ini: Magnitudo 5,7 Guncang Shizuoka dan Aichi, Pastikan Tak Ada Tsunami
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Bagikan