Deretan Insentif Pemerintah Agar Kelas Menengah Tidak Jatuh Miskin

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 03 Oktober 2024
Deretan Insentif Pemerintah Agar Kelas Menengah Tidak Jatuh Miskin

Ilustrasi - Sejumlah karyawati saat menyeberangi jalan yang tergenang air di depan gedung perkantoran saat hujan ringan. (ANTARA/Muhammad Adimaja/am)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kelas menengah di Indonesia kini berada di tubir jurang masuk kategori kelompok menengah bawah atau miskin. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menopang kelas menengah, khususnya dalam menjaga kemampuan daya beli mereka.

"Kita jaga dengan beberapa program bantuan ekonomi,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Menurut Airlangga, pemerintah tengah berencana menyesuaikan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP dengan merujuk pada manfaat program Kartu Prakerja, yakni terkait insentif pelatihan kerja. Peserta Prakerja nantinya akan menerima manfaat beasiswa pelatihan senilai Rp 3,5 juta.

Airlangga menambahkan telah menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik. Alasannya, lanjut dia, properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.

Baca juga:

Potongan Gaji untuk Iuran Pensiun, Nasib Pegawai Kelas Menengah Diujung Tanduk

Politikus Golkar itu menjelaskan kebijakan lain yang diberikan Pemerintah bagi masyarakat kelas menengah, antara lain subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Terakhir, pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.

"Dapat menjadi salah satu bantalan yang kuat untuk menopang masyarakat, terutama kelas menengah," tandas orang nomor satu di Kemenko Perekonomian itu, dilansir Antara. (*)

#Kelas Menengah #Ekonomi #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Pemerintah menyiapkan strategi diskon besar untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Harbolnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Omzet mal anjlok akibat demo yang terjadi di Jakarta. KADIN dan APPBI pun mendorong pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Indonesia
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Bhima menilai pemerintah juga perlu membentuk tim independen untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025
Pada triwulan II 2025, perekonomian tercatat tumbuh 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari rekor triwulan I sebesar 4,87 persen (yoy).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025
Indonesia
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Presiden RI, Prabowo Subianto, berencana menarik utang Rp 781,87 triliun pada 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi setelah pandemi COVID-19.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Bagikan