Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden terpilih, Prabowo Subianto telah melakukan komunikasi secara langsung dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Namun, terdapat sinyal bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan turut diajak Prabowo ke pemerintahan. Sedangkan, PDI Perjuangan masih terbagi suaranya akan menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjelaskan terdapat kebutuhan untuk menambah koalisi pemerintahan lantaran berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, empat partai politik parlemen di Koalisi Indonesia Maju baru mendapatkan 40 persen suara.
Baca juga:
Masinton Sebut Parpol KIM Cemas Takut Jatah Menteri Berkurang Jika PDIP Gabung Prabowo
Namun, dia mengatakan penambahan satu partai politik ke pemerintahan sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen karena sudah bisa melebihi 50 persen suara.
"Tapi sekali lagi tergantung dari Pak Prabowo, apakah mau mengajak satu, dua, atau tiga partai parlemen. Tapi rasanya tidak usah empat-empatnya," ujar Andi dikutip Antara, Sabtu (4/5).
Baca juga:
Partai Demokrat menilai perlu ada satu partai besar yang menjadi oposisi di pemerintahan baru nantinya agar terjadi mekanisme pemeriksa dan penyeimbang terhadap berbagai langkah yang diambil pemerintah.
"Perlu oposisi. Kalau tidak ada oposisi dan semua masuk dalam parlemen, demokrasi-nya kurang ada check and balance," kata dia.
Sebelumnya, Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS menjadi harapan terakhir untuk duduk di kursi oposisi.
Baca juga:
Menurutnya, kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih tetap dibutuhkan secara signifikan agar ada kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah. Jika tidak ada oposisi, menurutnya kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.
"Kalau semuanya masuk, ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," kata Lili dalam kegiatan webinar bertajuk Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dipantau dari Jakarta, Senin (29/4).
