Demokrasi Harus Ubah Birokrasi Jadi Instrument Pelayanan Masyarakat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 05 Februari 2018
Demokrasi Harus Ubah Birokrasi Jadi Instrument Pelayanan Masyarakat

Ilustrasi. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Memasuki tahun politik, para elite politik bekerja meraih simpati dan dukungan sebanyak-banyaknya merebut kursi bupati, walikota, gubernur, anggota dewan dan jabatan presiden. Lazimnya penyelenggaraan pemilu, janji-janji manis dan program-program simpatik menjadi jurus jitu para elite politik untuk menjaring dukungan suara.

Pilkada, pileg, dan pilpres merupakan sebuah proses seleksi kepemimpinan eksekutif dan legislatif dari tingkat lokal hingga nasional. Dari proses seleksi ini semestinya melahirkan kepemimpinan politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan birokrasi yang melayani publik.

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni menilai demokrasi yang berjalan saat ini masih melahirkan elite-elite politik yang belum berdampak fundamental untuk pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.

Elit politik masih berkutat dengan kepentingan pribadinya masing-masing, baik hanya sekedar mengumpulkan harta maupun membangun pesona pencitraan untuk mengejar lebih jauh ambisi politiknya, di tengah-tengah disparitas ekonomi yang semakin tajam, dan kebanyakan rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya.

"Kita mengharapkan terbentuknya demokrasi substantive, bukan demokrasi semu. Demokrasi yang baik itu harusnya mengubah birokrasi menjadi instrument pelayanan masyarakat," kata Farouk dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/2).

Akibat system demokrasi yang tidak menyentuh persoalan mendasar, disparitas semakin tajam, karena pemerintah tidak hadir untuk keadilan dan peningkatan kesejahtreaan masyarakat seca ramerata.

Kesadaran politik yang perlu dibangun adalah terkait penumbuhan keberanian masyarakat untuk menuntut perbaikan layanan publik di berbagai aspek mulai dari birokrasi pemerintahan seperti pengurusan akte lahir, akte kematian, kartu keluarga, dan pemakaman, isu perbaikan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan transportasi publik, isu perlindungan konsumen, kebersihan lingkungan, sampai dengan perbaikan layanan institusi penegakan hukum dan peradilan.

"Setiap kepala daerah harus dituntut seoptimal mungkin memberikan layanan yang prima kepada publik, harus ada upaya mengurangi “paper work” dan lebih menuju “paperless” birokrasi, di butuhkan perampingan birokrasi layanan publik, yang kita miliki sekarang adalah terlalu panjan mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Walikota, sampai dengan Pemerintah Daerah (Gubernur)," jelas Farouk.

“Perlu ada pemotongan struktur birokrasi agar masyarakat tidak di bebani kebutuhan tanda tangan yang terlalu banyak,” tukasnya.

#Demokrasi Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
The Habibie Center Kembali Gelar 'Habibie Democracy Forum' Hadirkan Mahfud MD Sebagai Pembicara
Kali kedua The Habibie Center menyelenggarakan Habibie Democracy Forum.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 16 November 2024
The Habibie Center Kembali Gelar 'Habibie Democracy Forum' Hadirkan Mahfud MD Sebagai Pembicara
Lifestyle
Apa Itu Demokrasi? Pengertian, Penjelasan, Makna hingga Sejarah di Indonesia
Apa Itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
ImanK - Minggu, 21 Juli 2024
Apa Itu Demokrasi? Pengertian, Penjelasan, Makna hingga Sejarah di Indonesia
Indonesia
Ditanya Bakal Bahayakan Demokrasi, Prabowo: Itu Hanya Akal-Akalan Saja
Prabowo mengatakan, justru saat ini bertekad untuk bekerja keras sehingga tak mengecewakan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Mei 2024
Ditanya Bakal Bahayakan Demokrasi, Prabowo: Itu Hanya Akal-Akalan Saja
Indonesia
Perindo: Jokowi Bapak Perusak Demokrasi
Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan, Jokowi layak masuk Guiness Book Record sebagai Bapak Perusak Demokrasi.
Soffi Amira - Jumat, 22 Maret 2024
Perindo: Jokowi Bapak Perusak Demokrasi
Berita
Dosen FISIP UI: Demokrasi Indonesia Mundur Satu Generasi
Dosen FISIP UI, Reni Suwarso mengatakan, banyak yang merasa bahwa demokrasi Indonesia mundur satu generasi.
Soffi Amira - Jumat, 22 Maret 2024
Dosen FISIP UI: Demokrasi Indonesia Mundur Satu Generasi
Bagikan