Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ombudsman RI mengecam Kepolisian masih menggunakan cara-cara brutal saat menangani massa dalam gelombang demonstrasi mahasiswa di beberapa tempat yang sempat berakhir rusuh. Harusnya, Polri yang mengklaim diri modern bisa menggunakan cara-cara yang lebih cerdas dengan mengedepankan langkah pencegahan dan persuasif.
"Kami minta Polri tidak menggunakan opsi tunggal, penegakan hukum semata," kata anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, dalam rilis resmi yang diterima, Jumat (27/9).
Baca Juga:
Kader IMM Tewas Tertembak, Kapolri Dinilai Tak Becuh Urus Anak Buahnya
Menurut Ninik, Polri tidak pantas mengklaim diri sebagai institusi modern jika merujuk kinerja penanganan pendemo belakangan ini. Apalagi, kata dia, sebagai alat negara yang dilengkapi dengan kemampuan khusus, pasukan yang terlatih serta rantai komando harus mampu lebih cerdas bekerja meniadakan aksi kekerasan.
“Fungsi Intelijen dan Keamanan Polri memiliki peran tersebut, karena dapat melakukan penggalangan dan pengamanan agar unjuk rasa berjalan tertib sehingga tidak perlu memerlukan tindakan dalam rangka penegakan hukum,” papar dia.
Ninik meyakini Polri dapat bersikap profesional mengedepankan langkah persuasif dengan menggunakan informasi intelijen yang akurat agar tidak salah dalam mengambil tindakan yang tegas terukur. Tujuannya, kata dia, untuk meredam emosi massa sekaligus mencegah meluasnya aksi unjuk rasa hingga bisa berujung kerusuhan.
"Kami minta Polri tidak menggunakan opsi tunggal; penegakan hukum semata," tutup Komisioner Ombudsman RI itu.
Demo yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil pada Selasa (24/9) dan Rabu (25/9) berujung ricuh di sejumlah wilayah di Indonesia. Ratusan pendemo telah ditangkap. Tak sedikit massa yang mengalami luka parah akibat peristiwa ini karena mengalami tindakan represif dari aparat. Bahkan, ada 2 mahasiswa tewas karena bentrokan dengan aparat di Kendari Sulawesi Tenggara. (Knu)
Baca Juga:
Dua Mahasiswa Halu Oleo Jadi Korban Jiwa Demo Berdarah di Kendari
