Dekati Keluarga Gus Dur, Ganjar Ingin Tarik Suara NU

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Agustus 2023
Dekati Keluarga Gus Dur, Ganjar Ingin Tarik Suara NU

Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo berkunjung di kediaman keluarga Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jakarta, Minggu (13/8/2023) malam. ANTARA/HO-Tim Media Ganjar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mulai mendekati keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, langkah politik Ganjar itu sudah tepat.

"Kehadiran Mas Ganjar ke Ibu Sinta (istri Gus Dur) yang ditemani (putri Gus Dur) Yenny Wahid, itu satu strategi politik yang canggih, mendekati basis massa Nahdlatul Ulama (NU)," katanya kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Rabu (16/8).

Baca Juga:

Guntur Romli: Ada Skenario Keroyok Ganjar di Balik Dukungan Golkar dan PAN ke Prabowo

Dia menjelaskan, NU merupakan organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Hampir 50 persen orang Indonesia dekat dengan NU.

Di saat yang sama, Sinta Nuriyah dan Yenny Wahid merupakan salah satu representasi simbolik yang sangat krusial bagi warga NU.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu menyatakan, meskipun hanya didukung dua partai parlemen, Ganjar mampu mendapatkan basis massa dukungan NU, sangat menentukan bagi kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang.

"Representasi organisasi krusial, yang mungkin tidak merupakan representasi politik formal, tapi representasi umat Islam yang besar," ungkapnya.

Burhan berbicara bahwa dalam konteks pemilihan presiden pengaruh figur lebih dominan, ketimbang pengaruh aspek kendaraan politik atau banyaknya dukungan partai terhadap calon tertentu.

"Dalam konteks Pilpres, seringkali pilihan elite tidak serta merta diikuti basis massanya," ujarnya.

Baca Juga:

Pantun Penutup Pidato Bamsoet: Ganjar, Prabowo dan Anies Harus Lanjutkan Pembangunan

Dengan demikian, lanjut Burhan, meskipun saat ini Prabowo Subianto sudah mengantongi dukungan lima partai politik, empat di antaranya partai parlemen. Itu tidak serta merta membuat Prabowo menang mudah.

Karena basis massa Golkar, PAN, PKB, bahkan Gerindra tidak serta merta memilih capres yang disepakati elite partainya.

"Jadi kemampuan (Ganjar) untuk mengkonsolidasi massanya, sekaligus mencuri basis dukungan lain, itu yang akan menjadi kartu AS dalam memenangkan Pilpres 2024," katanya.

Sebelumnya, capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyambangi istri dan anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah dan Yenny Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (13/8). Ganjar didampingi politisi PDIP Aria Bima.

Ganjar menjelaskan, kedatangannya sengaja dilakukan sebagai bentuk sowan dari santri kepada istri ulama yang dikagumi. (Knu)

Baca Juga:

LSI Denny JA: Tren Elektabilitas Prabowo Meroket, Ganjar Fluktuatif, Anies Turun

#Ganjar Pranowo #Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan