Dedi Mulyadi Masih Pertimbangkan Pemprov Jabar Beri Subsidi Transjabodetabek

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Juni 2025
Dedi Mulyadi Masih Pertimbangkan Pemprov Jabar Beri Subsidi Transjabodetabek

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku masih mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memberikan subsidi transportasi Transjabodetabek.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana akan memberikan subsidi untuk 15 golongan masyarakat dari daerah penyangga untuk menggunakan transportasi umum yang dikelola BUMD Jakarta secara gratis.

"Kalau transportasi publik dilihat urgensinya. Kalau memang itu juga harus dilakukan kerja sama dengan Pemprov (Jabar) dan Pemprov berikan subsidi, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar, kami tidak ada masalah," kata Dedi Mulyadi saat Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Jakarta Pusat, Selasa (17/6).

Baca juga:

Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500

Meski begitu, Dedi menilai pemberian subsidi transportasi saat ini bukan sesuatu yang menjadi prioritas di Jabar. Pasalnya, masih banyak urusan mendasar lainnya yang perlu dilakukan Pemprov Jabar.

Ia mencontohkan, mayoritas warga Jabar saat ini masih tinggal di kawasan perdesaan. Menurut dia, masyarakat di kawasan perdesaan itu tidak relevan dengan kehadiran Transjabodetabek.

"Saya berikan contoh misalnya begini, hari ini kalau di Jakarta kita bicara Transjakarta, tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa. Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja," ucap dia.

Alih-alih memberikan subsidi untuk warga Jabar naik Transjabodetabek, Dedi lebih memilih menyediakan bus sekolah untuk melayani anak-anak di Jabar. Pasalnya, saat ini masih banyak siswa di Jabar yang kesulitan masalah transportasi.

"Itu kan ke depan harus saya pikirkan bus sekolah bagi mereka, alat transportasi publik, karena mereka jarak ke sekolahnya jauh. Kan beda, kan kami ini nanganin daerah-daerah yang hari ini masih terisolasi dan terpencil," ujar dia.

Baca juga:

Dedi Mulyadi Sebut Banjir di Jakarta Akibat Bangunan di Aliran Sungai, Butuh Rp 8 Triliun untuk Selesaikan

Politikus Gerindra ini menilai, kerja sama teknis mengenai transportasi untuk warga di sekitar Jakarta adalah sesuatu yang relatif mudah dilakukan. Ia pun mendukung keberadaan transportasi berbiaya murah dari daerah penyangga ke Jakarta harus ditingkatkan.

"Kalau kerja sama teknis seperti transportasi publik itu kan relatif mudah ya, tidak ada problem apapun kita bekerja sama karena mobilisasi masyarakat di sekitar Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, akan memudahkan mereka dalam mengakses transportasi dan berbiaya murah menuju tempat kerja, dan itu harus terus ditingkatkan," tutupnya. (Asp)

#TransJabodetabek #Dedi Mulyadi #Gubernur Jawa Barat #Pemprov DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Tindakan Asusila Saat 'Night at the Ragunan Zoo', TMR Berencana Tambah CCTV
Pengunjung akan memiliki kesempatan untuk melihat satwa nokturnal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Cegah Tindakan Asusila Saat 'Night at the Ragunan Zoo', TMR Berencana Tambah CCTV
Indonesia
Tak Sekadar Bangun Infrastruktur, Jakpro Perkuat Peran dalam Pembangunan Ekosistem Kota Global
Jakpro berupaya mendorong terbentuknya kebiasaan baru masyarakat yang lebih positif bagi perkembangan kota.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Tak Sekadar Bangun Infrastruktur, Jakpro Perkuat Peran dalam Pembangunan Ekosistem Kota Global
Indonesia
Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan
Pramono sempat menyebutkan akan mengkaji subsidi transportasi umum sebagai langkah efisiensi anggaran pasca pemotongan DBH
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan
Indonesia
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Jabatan camat dan lurah di Jakarta kini mengalami kekosongan. Hal itu membuat layanan publik jadi terhambat.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Pansus perlu berdialog langsung dengan Gubernur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem merit
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Indonesia
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Asosiasi pedagang Pasar Pramuka mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan audiensi soal kenaikan biaya sewa kios.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Indonesia
Pemprov DKI dan BP Danantara Bersinergi Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
CEO Danantara sebut pengembangan proyek PLTSA akan mulai dilakukan pada awal November 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Pemprov DKI dan BP Danantara Bersinergi Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Indonesia
Hadiri Rakornas APIP, Gubernur Pramono Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Pramono mendorong seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal guna pembangunan berkelanjutan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Hadiri Rakornas APIP, Gubernur Pramono Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Bagikan