Debat Kandidat, Ahok Paparkan Perselisihan dengan DPRD

Debat kandidat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (12/4) malam. Dalam sesi pertama moderator, Ira Koesno menanyakan soal aplikasi anggaran APBD agar tidak terhambat fraksi DPRD.

"Bagi kami sebetulnya tidak terlalu susah, karena kami sudah mengalami tahun 2015. Seluruh program pelayanan publik masih bisa dilakukan,” jawab Ahok.

Tahun 2015 silam, kata dia, terjadi perselisihan antara Pemprov dan DPRD setempat. Namun, ia mengatakan, perselisihan itu ternyata tidak melibatkan seluruh anggota dewan.

”Ternyata, banyak anggota DPRD yang baik. Hanya oknum tertentu saja yang tidak mau bekerja sama. Toh, pelayanan publik masih bisa dijalankan, karena kami dibolehkan menggunakan anggaran melalui penerbitan peraturan gubernur,” katanya.

Ahok mengatakan, yang paling penting dilakukan saat terjadi friksi Pemprov-DPRD adalah tetap menjaga transparansi. “Transparansi itu penting. Makanya, seluruh pembuatan kebijakan di eksekutif, dilakukan secara digital dalam aplikasi ‘smartcity’,” tandasnya.

Menanggapi pertanyaan yang sama, Anies Baswedan menjawab pentingnya kemampuan gubernur berinteraksi dengan baik dengan DPRD. Eksekutif dan legislatif tetap harus harmonis.

Anies mengatakan prinsip utama dalam menyusun APBD yaitu melihat RPJMD dan mendengarkan aspirasi warga. Selain itu, dalam proses penyusunan harus ada transparansi komunikasi, saling menghormati.

Anies mengingatkan di mana-mana selalu ada perdebatan. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana pemimpin bisa merangkul.

"Kami nanti akan dekati DPRD, mendengar dengan rasa hormat dan bicara baik-baik, tetap hormati prinsip. Dan yang terpenting adalah transparansi," katanya. (Fdi)

Baca berita terkait Pilkada DKI Jakarta lainnya di: Tim Pemenang Ahok: Pemilih Jakarta Makin Objektif Dan Rasional