Deadlock, Paripurna DPD Tunda Pembahasan Tatib

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Jumat, 12 Juli 2024
Deadlock, Paripurna DPD Tunda Pembahasan Tatib

Pembahasan Tatib ditunda. (Foto: merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPD RI menyepakati pembahasan rancangan Tata Tertib (Tatib) yang antara lain terkait Paket Pimpinan untuk Pemilihan DPD Periode 2024-2029 akan dibahas pada Rapat Paripurna berikutnya.

Kesepakatan itu diambil setelah DPD berdebat keras hingga berujung kisruh dalam Rapat Paripurna DPD ke-10 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).

“Agar di sidang paripurna yang ke depan, hasil kerja dari harmonisasi dalam hal ini PPU memanfaatkan waktu yang ada, karena semakin mepet sehingga diharapkan periode ke depan sidang paripurna (Tatib) sudah bisa kami setujui,” kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam rapat.

Saat Rapat Paripurna, pimpinan DPD dan para senator terlibat kisruh. Insiden itu bermula ketika Ketua DPD LaNyalla Mattalitti membacakan rancangan perubahan tata tertib (Tatib) yang telah dikerjakan Panitia Khusus (Pansus) Tatib maupun Tim Kerja (Timja) Tatib.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPD Diwarnai Kericuhan, Ini Penyebabnya

Tak berselang lama, sejumlah anggota DPD mengajukan interupsi menolak perubahan Tatib sebagaimana dibacakan LaNyalla. Salah satu yang melontarkan interupsi adalah anggota DPD Papua Barat Filep Wamafma. Interupsi kemudian melebar dan disampaikan sejumlah anggota lain.

Namun, interupsi-interupsi tersebut tidak digubris LaNyalla. Dia tetap membacakan perubahan Tatib DPD dan mengabaikan suara anggota lain.

Kondisi ini membuat sejumlah anggota berang, termasuk Filep yang berjalan langsung ke meja pimpinan DPD, yang diduduki LaNyalla, beserta Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Sultan Najamudin. “Pimpinan jangan otoriter!” teriak Filep.

Di tengah kondisi tersebut, ada salah satu anggota yang berusaha merebut palu sidang namun digagalkan LaNyalla. Pamdal DPD yang melihat kondisi itu pun langsung membentengi meja pimpinan hingga kericuhan bisa dilerai. (pon)

#DPD RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Menkeu Purbaya Sambangi Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Bahas UU HKPD
Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung (kiri) menerima kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Ruang Kerja Pimpinan DPD, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Menkeu Purbaya Sambangi Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Bahas UU HKPD
Berita Foto
Ketua DPD Buka Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Jakarta
Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin (tengah) bersama Presiden DMDI Dunia, Dr. Mohd Ali Rustam saat pembukaan Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua DPD Buka Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Jakarta
Indonesia
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim per Senin pagi telah menerima total 55 kantong jenazah korban ambruknya ponpes tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Indonesia
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
DPD RI mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin memberantas orang-orang di balik tambang ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
Indonesia
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Pemblokiran rekening seharusnya hanya dilakukan terhadap akun yang memiliki indikasi kuat terlibat aktivitas ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Berita Foto
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPD (dari kiri) Tamsil Linrung, GKR Hemas dan Yorrys Raweyai, memimpin Sidang Paripurna Ke-14, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 24 Juni 2025
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Berita Foto
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (kanan) berfoto bersama Wakil I Presiden Majelis Tinggi/Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal (kiri) saat pertemuan di ruang Pimpinan DPD Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 20 Juni 2025
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Indonesia
Pelantikan Sekjen DPD Mohammad Iqbal Dinilai Rentan Konflik Kepentingan
Taat kepada Kapolri, sekaligus patuh kepada pimpinan DPD.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Mei 2025
Pelantikan Sekjen DPD Mohammad Iqbal Dinilai Rentan Konflik Kepentingan
Indonesia
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Jabatan Sekjen DPD seharusnya diisi seorang profesional dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS)
Dwi Astarini - Selasa, 20 Mei 2025
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Indonesia
Jadi Sekjen DPD, Berapa Harta Kekayaan Irjen Pol Mohammad Iqbal?
Iqbal terakhir menyampaikan LHKPN saat menjabat sebagai Kapolda Riau pada 31 Maret 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Mei 2025
Jadi Sekjen DPD, Berapa Harta Kekayaan Irjen Pol Mohammad Iqbal?
Bagikan