Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bertemu dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Pua

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua DPR Ri itu menegaskan dukungan tersebut tidak terkait dengan pemberian amnesti kepada eks Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Jadi, kita pertama menyambut baik dari PDIP yang mendukung pemerintah Prabowo," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8).

Ia mengaku menyimak pidato Megawati. Dasco mengatakan Megawati meminta kader PDIP memberikan dukungan dan kritik apabila ada kebijakan Pemerintah Prabowo yang tidak pro rakyat.

"Nah, hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, Sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya," tuturnya.

Baca juga:

Megawati Tegaskan Sikap PDIP di Pemerintahan Prabowo: Penyeimbang, yang Menyimpang dari Pancasila akan Kami Tindak

Dasco meyakini dukungan PDIP kepada Prabowo tidak ada kaitannya dengan amnesti kepada Hasto. Sebab, Megawati sudah memberikan dukungannya jauh sebelum keputusan itu diambil.

"Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP," katanya.

"Dan kemudian, PDIP juga akan memberikan saran dan masukan Untuk beberapa hal yang mungkin belum pas," sambungnya.

Ia menilai pemerintah butuh kritikan atau masukan dari PDIP serta partai koalisi lainnya jika ada program yang merugikan rakyat. Terkait keputusan PDIP masuk koalisi, ia menyampaikan belum mendengar hal tersebut dari Prabowo.

"Ya saya rasa kalau masalah masuk ke pemerintahan atau tidak masuk ke pemerintahan ya itu nanti tinggal ditanyakan kepada pihak pemerintah ya. Karena hal ini saya belum dengar," pungkasnya.

Baca juga:

Megawati Rangkap Jabatan Jadi Sekjen Gantikan Hasto, PDIP: untuk Kepentingan Lebih Besar di Masa Depan

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat.

Walaupun tidak berada di dalam Kabinet Merah Putih, dia mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tidak akan menjadi oposisi.

Meski mendukung Prabowo, menurut dia, PDIP akan tetap bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku. (Pon)

#Megawati Soekarnoputri #Hasto Kristiyanto #Sufmi Dasco Ahmad #PDIP #Prabowo #Amnesti
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Ultimatum Menteri Hentikan Operasi Aplikasi Minta Data Sama Tidak Saling Terhubung
"Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara, kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama," katanya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Ultimatum Menteri Hentikan Operasi Aplikasi Minta Data Sama Tidak Saling Terhubung
Indonesia
Penggabungan 250 BUMN Hemat Biaya Rutin Hingga Rp 50 Triliun
Jumlah BUMN ditargetkan berkurang dari 1.077 menjadi maksimal 350 perusahaan melalui penutupan, penggabungan, dan konsolidasi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Penggabungan 250 BUMN Hemat Biaya Rutin Hingga Rp 50 Triliun
Indonesia
Prabowo Sebut KDMP Bakal Kurangi Ketergantungan Petani Terhadap Rentenir
Prabowo berharap KDMP dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap rentenir dengan memperpendek rantai distribusi
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Sebut KDMP Bakal Kurangi Ketergantungan Petani Terhadap Rentenir
Indonesia
Prabowo Senang Bank Emas Kelola 153 Ton Emas Senilai Rp 358 Triliun
Jumlah 153 ton emas itu memiliki kisaran nilai sekitar 20 miliar dolar AS ( Rp 358 triliun), sebuah prestasi yang telah dilirik oleh komunitas global.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Senang Bank Emas Kelola 153 Ton Emas Senilai Rp 358 Triliun
Indonesia
Prabowo Evaluasi Kabinet Jelang Dua Tahun Pemerintahan, 108 Masalah Telah Diselesaikan
residen Prabowo juga menilai pemerintah telah berhasil menyelesaikan banyak persoalan dalam lebih dari satu tahun masa pemerintahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Evaluasi Kabinet Jelang Dua Tahun Pemerintahan, 108 Masalah Telah Diselesaikan
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Aparat saat itu secara rutin menghubungi redaksi untuk memantau pemberitaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
Gerindra Kritik Statement Hotman Paris Kaitkan Kasus Mantan Jampidsus dengan Presiden Prabowo
Bambang pun meminta Hotman tidak membawa-bawa nama Presiden dalam pembelaan terhadap kliennya itu.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
Gerindra Kritik Statement Hotman Paris Kaitkan Kasus Mantan Jampidsus dengan Presiden Prabowo
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Bagikan