Dapat Menghemat Uang Negara, Susi Minta Gaji Pegawai KKP Naik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 07 Desember 2017
Dapat Menghemat Uang Negara, Susi Minta Gaji Pegawai KKP Naik

Menteri Susi Pudjiastuti. (MP/Yohanes Abimanyu)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan gaji pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan naik karena kementerian yang dipimpinnya dinilai sebagai lembaga yang telah mengembalikan banyak uang negara.

"Saya melihat selama jadi menteri di KKP, gaji pegawai sangat rendah," katanya seperti dilansir Antara, Kamis (7/12).

Padahal, ujar Susi, pihaknya telah melakukan efisiensi sehingga membuat negara dapat menghemat triliunan rupiah, yang seharusnya mendapatkan sebuah imbalan atau reward untuk itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyatakan tidak gembira dengan memotong anggaran sedemikian besar, tetapi hal tersebut dinilai penting antara lain untuk mengatasi defisit anggaran negara.

Dia menyatakan, dalam salah satu upaya Susinisasi, dia juga berkeinginan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil di KKP.

Susinisasi merupakan istilah yang berarti upaya efisiensi anggaran yang dilakukan di dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terkait antikorupsi, ia menegaskan bahwa KKP telah memiliki komitmen yang jelas dalam memberantas korupsi di sektor kelautan dan perikanan, yang dinilai juga berdampak kepada nilai ekspor Indonesia dalam sektor tersebut yang masih kalah oleh sejumlah negara ASEAN.

Upaya perbaikan yang dilakukan KKP terkait dengan mengatasi praktik KKN, antara lain dengan membentuk Satgas 115 guna memberantas pencurian ikan ilegal, diplomasi dengan sejumlah duta besar, penenggelaman kapal, serta penegakan atap untuk menangani kejahatan di laut.

Selain itu, juga telah dilakukan upaya percepatan reformasi biroktasi termasuk di dalamnya pemberian akses kepada publik untuk ikut mengawasi anggaran dan bantuan pemerintah, serta perbaikan sistem perizinan satu pintu agar mudah dikontrol.

Kemudian, pengukuran ulang kapal untuk menghindari mark down, pembukaan gerai perizinan, pemanfaatan sistem whistleblowing dan kerja sama Global Fishing Watch.

Dalam peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional kali ini, KKP mengambil tema bertajuk 'Ayo Kita Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera'.

Selain itu, dalam agenda puncak peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional itu juga diikuti antara lain dengan diskusi panel, pengukuhan agen perubahan, serta penandatanganan komitmen integirtas oleh pejabat eselon I KKP. (*)

#Susi Pudjiastuti #KKP #Kenaikan Upah
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
 Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Indonesia
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Indonesia
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Lokasi penangkapan kapal asing antara lain yakni dua kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, satu kapal China di Perairan Selatan Bali, dua kapal Filipina di Perairan Papua, serta satu kapal Filipina dan 21 rumpon di Bitung, Sulawesi Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Bagikan