Dapat Menghemat Uang Negara, Susi Minta Gaji Pegawai KKP Naik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 07 Desember 2017
Dapat Menghemat Uang Negara, Susi Minta Gaji Pegawai KKP Naik

Menteri Susi Pudjiastuti. (MP/Yohanes Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan gaji pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan naik karena kementerian yang dipimpinnya dinilai sebagai lembaga yang telah mengembalikan banyak uang negara.

"Saya melihat selama jadi menteri di KKP, gaji pegawai sangat rendah," katanya seperti dilansir Antara, Kamis (7/12).

Padahal, ujar Susi, pihaknya telah melakukan efisiensi sehingga membuat negara dapat menghemat triliunan rupiah, yang seharusnya mendapatkan sebuah imbalan atau reward untuk itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyatakan tidak gembira dengan memotong anggaran sedemikian besar, tetapi hal tersebut dinilai penting antara lain untuk mengatasi defisit anggaran negara.

Dia menyatakan, dalam salah satu upaya Susinisasi, dia juga berkeinginan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil di KKP.

Susinisasi merupakan istilah yang berarti upaya efisiensi anggaran yang dilakukan di dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terkait antikorupsi, ia menegaskan bahwa KKP telah memiliki komitmen yang jelas dalam memberantas korupsi di sektor kelautan dan perikanan, yang dinilai juga berdampak kepada nilai ekspor Indonesia dalam sektor tersebut yang masih kalah oleh sejumlah negara ASEAN.

Upaya perbaikan yang dilakukan KKP terkait dengan mengatasi praktik KKN, antara lain dengan membentuk Satgas 115 guna memberantas pencurian ikan ilegal, diplomasi dengan sejumlah duta besar, penenggelaman kapal, serta penegakan atap untuk menangani kejahatan di laut.

Selain itu, juga telah dilakukan upaya percepatan reformasi biroktasi termasuk di dalamnya pemberian akses kepada publik untuk ikut mengawasi anggaran dan bantuan pemerintah, serta perbaikan sistem perizinan satu pintu agar mudah dikontrol.

Kemudian, pengukuran ulang kapal untuk menghindari mark down, pembukaan gerai perizinan, pemanfaatan sistem whistleblowing dan kerja sama Global Fishing Watch.

Dalam peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional kali ini, KKP mengambil tema bertajuk 'Ayo Kita Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera'.

Selain itu, dalam agenda puncak peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional itu juga diikuti antara lain dengan diskusi panel, pengukuhan agen perubahan, serta penandatanganan komitmen integirtas oleh pejabat eselon I KKP. (*)

#Susi Pudjiastuti #KKP #Kenaikan Upah
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Pesawat Patroli KKP Hilang, Dirjen Ipunk Terbang ke Maros Kawal Langsung Pencarian
Pesawat jenis ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport yang hilang kontak dalam penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar itu pesawat patroli KKP.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Pesawat Patroli KKP Hilang, Dirjen Ipunk Terbang ke Maros Kawal Langsung Pencarian
Indonesia
Kronologis Pesawat Patroli KKP Hilang Kontak di Maros, Sempat Terdeteksi Keluar Jalur
Pesawat tidak berada pada jalur yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control (ATC) memberikan arahan ulang kepada pilot untuk melakukan koreksi posisi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Kronologis Pesawat Patroli KKP Hilang Kontak di Maros, Sempat Terdeteksi Keluar Jalur
Indonesia
ATR Hilang Kontak di Maros Ternyata Pesawat Patroli KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan membenarkan pesawat jATR 42-500 milik IAT yang hilang kontak di Maros merupakan pesawat patroli mereka.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
ATR Hilang Kontak di Maros Ternyata Pesawat Patroli KKP
Indonesia
UU Guru dan Dosen Digugat ke MK, Komisi X DPR Soroti Upah di Bawah UMR
UU Guru dan Dosen digugat ke Mahkamah Konstitusi. Komisi X DPR RI pun ikut menyoroti upah guru dan dosen berada di bawah UMR.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
UU Guru dan Dosen Digugat ke MK, Komisi X DPR Soroti Upah di Bawah UMR
Indonesia
Hari Ini Buruh Turun ke Jalan Protes Hasil Ketusan Upah Minimum
Kenaikan sebesar 6,17 persen yang ditetapkan saat ini telah habis tergerus oleh laju inflasi dan kenaikan harga barang pokok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Hari Ini Buruh Turun ke Jalan Protes Hasil Ketusan Upah Minimum
Indonesia
Pramono: Nominal UMP Rp 5.729.876 Tidak Puaskan Buruh dan Pengusaha
"Memang dalam pembahasan pasti ada tarik-menarik. Saya akan sampaikan secara apa adanya dan transparan," kata Pramono.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Pramono: Nominal UMP Rp 5.729.876 Tidak Puaskan Buruh dan Pengusaha
Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Bagikan