Dana Triliunan Rupiah di Kartu Prakerja Dianggap Terlalu Besar

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad M Ali mengatakan, munculnya pandemi COVID-19 telah memengaruhi banyak hal dalam perikehidupan ekonomi dan sosial.

Menurut dia, tidak hanya bertambah dari segi jumlah anggaran, pelaksanaan program Kartu Prakerja pun menjadi salah satu bentuk bantuan sosial negara bagi warga terdampak pandemi.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Arab Saudi Merayakan Masa Berakhirnya Lockdown

Menurut dia, hal paling menjadi perhatian adalah program pelatihan yang diberikan oleh kartu tersebut selama masa pandemi COVID-19.

"Dana Rp5,6 triliun dipandang terlalu besar untuk program pelatihan daring yang ditawarkan bagi 5,6 juta peserta," kata dia kepada wartawan, Jumat (1/5).

Program pelatihan online ini, kata Ali, juga dipandang menjadi mubazir di tengah banyaknya warga terdampak karena pandemi COVID-19.

Di masa pandemi sekarang ini, dana sebesar itu dipandang lebih tepat jika dikonversi menjadi bantuan langsung agar menambah jumlah target penerima bantuan, dari 5,6 juta menjadi 8 juta penerima bantuan. Presiden Jokowi sendiri kemarin telah menyatakan bahwa Kartu Prakerja diprioritaskan bagi mereka yang terkena PHK.

Walhasil, sebuah program yang baik dengan tujuan yang baik pula malah menjadi kesia-siaan. Program ini bahkan dipandang hanya akan menjadi ajang bancakan sejumlah pihak penyedia layanan (provider).

"Ini artinya ada problem agensi dalam proses pelaksanaan program Kartu Prakerja ini," kata dia.

Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, kata dia, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan. Oleh karena itu, DPP Partai Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan.

"Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK," ujar dia.

Selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat. Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona.

Nasdem juga menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan.

Baca Juga:

Minta PSBB Jangan Kendor, Anies: Tak Disiplin Makin Lama Selesainya

Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi.

Jika pun kebutuhan pelatihan daring masih dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Partai Nasdem juga mendesak dilakukannya segera evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama ini secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari," kata dia.

Evaluasi ini, kata dia, menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya.

"Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung," tutup Ali. (Knu)

Baca Juga:

Pemkot Solo Pangkas Gaji-13 ASN untuk Penanganan COVID-19