Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Sadarestuwati, mendesak pemerintah untuk segera menghitung kerugian negara akibat kasus pengurangan volume (penyunatan) minyak goreng bersubsidi, MinyaKita.
Penghitungan ini dianggap sangat penting karena berkaitan erat dengan proses hukum yang akan dijalani oleh para produsen nakal yang terbukti mengurangi volume minyak goreng tersebut. Terlebih lagi, seluruh proses produksi hingga distribusi MinyaKita ke pasar rakyat menggunakan dana subsidi yang berasal dari pajak rakyat.
"Mari kita awasi bersama. Isu ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena menyangkut hak rakyat, hak konsumen untuk mendapatkan produk sesuai dengan takaran yang dijanjikan," kata Sadarestuwati dalam keterangannya, Selasa (11/3).
Baca juga:
Ekonom: Lemahnya Pengawasan Negara Jadi Biang Kerok Masalah Minyakita
Ia juga mempertanyakan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Polri yang terlibat langsung dalam proses ini, mengenai jumlah botol MinyaKita yang isinya dikurangi. "Berapa banyak liter minyak yang membuat rakyat merasa dibohongi berulang kali? Ini harus dijelaskan secara rinci. Ini seperti 'sunatan massal' minyak goreng. Sangat memprihatinkan," tegasnya.
Menurutnya, rakyat berhak mengetahui kegagalan proses produksi MinyaKita yang jujur, adil, dan transparan di beberapa produsen nakal. Apalagi, minyak goreng ini merupakan program subsidi pemerintah.
"Ini sangat berbahaya. Takaran minyak subsidi untuk rakyat kecil dicurangi. Presiden Prabowo perlu memberikan arahan khusus kepada para pembantunya. Ini bisa menjadi petaka bagi rakyat. Sudah menggunakan dana subsidi, takarannya dicurangi, harga ecerannya pun naik tinggi. Ini benar-benar merugikan rakyat," lanjut perempuan kelahiran Jombang itu.
Setelah menghitung jumlah botol dan liter minyak yang dikurangi, Sadarestuwati menekankan bahwa instrumen pengawasan dan penegakan hukum seperti inspektorat kementerian, BPK, dan Polri harus segera mengambil langkah taktis untuk menghitung kerugian negara.
"Jangan main-main, apalagi sampai 'main mata' atau menerima suap. Ini dana subsidi, berasal dari pajak rakyat, uang rakyat," tegasnya.
Baca juga:
Dua Perusahaan Curang Minyakita Ditindak Kemendag, Produk Ditarik dari Pasar
Dia menilai kasus MinyaKita ini menjadi ironi yang tak berkesudahan atas penderitaan rakyat. Belum selesai isu pengoplosan BBM Pertamina, Bulog yang lambat membeli gabah petani, dan lambatnya pemerintah mengendalikan harga pangan, kini muncul lagi kasus MinyaKita.
"Oleh karena itu, kasus-kasus ini harus segera ditangani dan diselesaikan secara serius tanpa pandang bulu. Sudah saatnya pemerintah bekerja dengan jujur dan benar, karena hanya itu yang bisa menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara," tandasnya.
