Dana Perjalanan Dinas Pejabat DKI Bengkak, Begini Penjelasan Bappeda

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 28 Desember 2017
Dana Perjalanan Dinas Pejabat DKI Bengkak, Begini Penjelasan Bappeda

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan klarifikasinya terkait sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dana perjalanan dinas pejabat Pemprov DKI yang naik 3 kali lipat pada APBD 2018 sebesar Rp 1,5 juta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan biaya pejabat di Pemprov DKI sebesar Rp 1,5 juta sudah berlaku sejak 2016.

Lebih lanjut, Tuty mengklaim penetapan besaran biaya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

"Di dalam Permendagri 52/2015 juga sudah disebutkan bahwa sekali lagi penetapan untuk Perjalanan dinas ini aspek-aspek itu (kenaikan) juga jadi bahan pertimbangan," ujar Tuty di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Menurut Tuty, dalam Permendagri disebutkan besaran biaya dinas diputuskan kepala daerah dengan azas akuntabilitas dan transparansi, sesuai dengan kemampuan daerah tersebut.

"Artinya setiap daerah oleh Permendagri diberikan ruang untuk kemudian berhitung dan merasionalkan belanjanya yang disesuaikan dengan berbagai aspek tadi," ungkapnya

Lebih dalam, Tuty mengaku pihaknya berencana menemui staf ahli Kemenkeu untuk mengklarifikasi persoalan ini pada Jumat (29/12) besok.

"Saya sudah komunikasi dengan tim teknis bu Menkeu. Insyaallah kami berjanji bertemu esok pukul 09.00 WIB untuk klarifikasi pada angka-angka itu, agar ke depan kita bisa jalin komunikasi yang baik," pungkasnya.

Seperti diketahui, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI 2017-2022 di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/12), Menkeu Sri Mulyani menyoroti besaran biaya perjalanan pejabat Pemprov DKI.

Sri menyebut, angka perjalanan dinas pejabat Pemprov DKI lebih besar dibanding dengan standar nasional.

"Biaya uang harian perjalanan dinas untuk gubernur hingga pejabat eselon dua sebesar Rp 1,5 juta per hari lebih besar tiga kali lipat dibanding standar nasional sebesar Rp 480.000 per hari per orang," kata Sri Mulyani. (Asp)

#Sri Mulyani #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Dunia
Sri Mulyani Kembali ke Bank Dunia, Tugasnya Berikan Pinjaman ke Negara Miskin
Dalam jabatannya itu, Sri Mulyani bertugas mendorong penguatan dukungan kebijakan dan pendanaan di negara-negara donor maupun peminjam.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Sri Mulyani Kembali ke Bank Dunia, Tugasnya Berikan Pinjaman ke Negara Miskin
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Pemerintah menetapkan besaran alokasi dana khusus guna memastikan proses renovasi total berjalan sesuai standar keamanan gedung
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Indonesia
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Suharini Eliawati menegaskan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan manfaat langsung bagi warga
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 Juni 2026
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Bagikan