Luhung Sapto
Pemerintah menyediakan dana Asian Games XVIII/2018 pada 2017 sebesar Rp2,3 triliun, yang akan dicairkan pemerintah paling lambat pada pertengahan tahun. Namun, pencarian dana tersebut harus memenuhi dua syarat.
"Syaratnya Panitia Asian Games Indonesia (Inasgoc) sudah menjadi satuan kerja khusus, jadi uang yang disetor pemerintah tidak lagi dibelokkan ke Kemenpora tapi langsung, dan syarat kedua yakni sudah ditandatanganinya Perpres terkait pengadaan barang dan jasa," kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto di sela-sela kunjungan ke Palembang mendampingi Tim Dewan Olimpiade Asia (OCA), Minggu (5/3).
Ia mengatakan, keputusan mengenai syarat ini telah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan Inasgoc pada rapat pleno di Jakarta pada 9 Februari lalu.
"Mengenai Inasgoc jadi satuan kerja sendiri, sejauh ini suratnya sudah ditandatangani Menteri Keuangan pada akhir Februari lalu. Kemudian untuk Perpres kemungkinan besar pada dua pekan mendatang sudah di meja Presiden," kata Gatot.
Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah tetap menjaga komitmen untuk menyediakan kebutuhan dana Asian Games sesuai dengan perencanaan awal.
Akan tetapi, ia tidak menampik bahwa sementara ini baru tersedia Rp500 miliar dari kewajiban Rp2,3 triliun pada 2017.
Gatot pun tidak menyangkal bahwa muncul kekhawatiran dari Inasgoc sehingga Ketua Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir menjanjikan akan melakukan efisiensi anggaran agar pemerintah segera mencairkan kebutuhan dana pada tahun ini.
"Bahkan Pak Erick (Thohir) bilang untuk dana Rp500 miliar yang sudah ada saat ini akan ditekan lagi supaya yang digunakan tidak sebanyak itu. Mudah-mudahan Perpres-nya segera ditandatangani Presiden," kata Gatot.
Asian Games ke-18 akan digelar di dua kota yakni Jakarta dan Palembang dengan kebutuhan dana Rp8,7 triliun.
Sejauh ini pemerintah telah menyanggupi akan menyediakan Rp2,7 triliun pada 2017 dan sisanya pada tahun mendatang. Keterlibatan pihak swasta sangat diharapkan pemerintah agar perhelatan akbar olahraga di Asia ini agar tidak terlalu menguras APBN.
Sumber: ANTARA
