Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Gejolak harga minyak dunia memicu penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Fenomena ini mengundang perhatian publik serta memicu pertanyaan mengenai dasar perhitungan penetapan harga baru tersebut.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menegaskan DPR segera memanggil PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah. Langkah ini bertujuan meminta penjelasan langsung mengenai formula penentuan harga BBM non-subsidi.
Baca juga:
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
Dony menyebut dinamika geopolitik internasional menjadi faktor utama pendongkrak harga minyak mentah global. Karena status non-PSO (Public Service Obligation), varian Pertamax wajib mengikuti mekanisme pasar internasional.
"Kalau kita ingin mengikuti dengan harga yang lama, memang harga minyak dunia sedang meningkat, dengan efek dari geopolitik yang ada hari ini, buktinya sekarang naik,"
ujar Dony Maryadi Oekon, Kamis (11/6).
Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan tersebut menyatakan Pertamina mustahil mempertahankan tarif lama saat biaya pengadaan energi melambung.
"BBM Non-PSO ini dari sekian lama sudah terikat dengan harga internasional. Jadi harga itu bagaimana kondisi minyak dunia naik turun, kita juga akan mengikuti," tuturnya.
Prioritas Proteksi Anggaran BBM Subsidi demi Rakyat Kecil
Komisi XII DPR RI menjadwalkan pertemuan resmi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina dalam waktu dekat. Parlemen memerlukan jawaban konkret agar publik memahami transparansi formula komersial tersebut.
"Kita berbicara dalam waktu dekat dengan memanggil pihak yang terkait dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk alasan dasar dan juga cara berhitung mereka untuk menaikkan harga BBM," ungkap Dony.
Meski merestui penyesuaian harga komersial, DPR bersama Pemerintah fokus mengunci stabilitas harga BBM subsidi. Sektor anggaran negara kini berhulu pada perlindungan konsumen kelas bawah selaku pengguna mayoritas BBM bersubsidi.
Baca juga:
KAI Angkut 1,09 Juta Ton BBM hingga Mei 2026, Perkuat Distribusi Energi Nasional
"Sebetulnya yang berdampak paling utama adalah yang PSO. Ini kita coba untuk menahan PSO tidak akan naik," kata Dony. Beliau menambahkan, "Jadi harga ini kita tahan di yang subsidi. Ini untuk kepentingan masyarakat luas. Karena yang subsidi ini yang pemanfaatannya adalah masyarakat luas."
Pemerintah menolak menanggung beban selisih harga Pertamax karena berpotensi memicu subsidi ganda bagi korporasi negara. "Yang non-subsidi yaitu sudah terikat dengan harga dunia. Kita tidak mungkin itu juga ditanggung oleh pihak Pemerintah. Karena double subsidi nantinya dan juga ditanggung oleh Pertamina," jelas Dony.
