Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kubu pasangan nomor urut 01 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik upaya menolak Peraturan Daerah berlandaskan agama yang digalang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan bentuk pengabaian terhadap kearifan lokal.
"Pancasila mengandung nilai-nilai keagamaan. Sila Pertama saja secara terang menjadi simbolisasi nyata bahwa Indonesia bukan negara sekuler, namun negara yang menempatkan agama sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Kamis (15/11).
Dahnil menjelaskan, perda syariah yang saat ini ditolak PSI atau kelompok pendukung Jokowi itu sebetulnya berasal dari kearifan lokal. Daerah yang berusaha menerapkan perda berlandaskan suatu agama tertentu itu karena kearifan lokal yang berlaku di daerah tersebut sudah sejak lama memang demikian.
"Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saja, beberapa UU kita diatur dengan merujuk syariat, contoh UU pernikahan. Bahkan, praktik ekonomi syariah merujuk kepada syariat Islam. Jadi, ideologi kita yakni Pancasila sama sekali bukan ideologi yang sekuler yang mencampakkan nilai-nilai agama digeser sekedar menjadi urusan individu an sich," terang Dahnil.
Menurut Dahnil, Perda syariah yang diterapkan di Provinsi Aceh merupakan salah satu bukti kearifan lokal yang diterapkan menjadi perda. "Begitu pula dengan upaya menjadikan Manokwari sebagai Kota Injil pertama di Indonesia. Ini juga merupakan kearifan lokal," imbuh dia.
Ketua Umum pengurus pusat Pemuda Muhammadiyah itu juga mengingatkan, dalam kehidupan berbangsa yang berlandaskan Pancasila yang harus ditolak adalah, upaya-upaya merusak toleransi antar umat beragama.
"Kelompok minoritas harus tetap terlindungi. Melindungi Minoritas dan saling hormat menghormati yang tidak boleh dirusak, kebebasan mendirikan rumah ibadah sesuai dengan aturan dan dilindungi oleh negara terang harus dijamin," tutur Dahnil.
Oleh sebab itu lanjut Dahnil, pihak yang seolah mau mentafsirkan Pancasila sebagai ideologi sekuler dan tidak terkait dengan agama terang berbahaya untuk Pancasila itu sendiri.
"Jadi, diskursus Ideologi sejatinya sudah selesai dan aneh bila ada parpol dan politisi yang masih bahas masalah ini, ini saatnya kita membuktikan bahwa Pancasila sebagai prinsip dasar kita berbangsa dan bernegara mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.
"Diskursus kita saat ini adalah bagaimana caranya warga negara bisa bekerja dengan penuh martabat di negerinya sendiri, harga-harga terjangkau, Perumahan layak untuk masyarakat, Pendidikan yang adil untuk semua di kota dan di desa, hukum yang tidak dipolitisasi dan lain lain," pungkas Dahnil. (Pon)
