Curah Hujan Tahunan 2024 Diprediksikan Pada Kondisi Normal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Januari 2024
Curah Hujan Tahunan 2024 Diprediksikan Pada Kondisi Normal

Situasi banjir di wilayah Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023) ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi ancaman gangguan iklim yang berpotensi terjadi di tahun 2024.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, sepanjang tahun 2024, gangguan iklim dari Samudra Pasifik yaitu ENSO diprakirakan akan berada pada fase El Nino Lemah - Moderat di awal tahun 2024 kemudian selanjutnya hingga akhir tahun 2024 diprediksikan berada pada fase Netral.

Baca Juga:

Warga Padati Bundaran HI dan Monas Setelah Hujan Mereda

"Terdapat peluang namun kecil untuk berkembang menjadi fenomena La Nina yang merupakan pemicu anomali iklim basah," jelas Dwikorita dalam keteranganya dikutip di Jakarta, Minggu (31/12).

Demikian juga dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) yang merupakan penyebab gangguan iklim dari Samudra Hindia, diprediksikan akan berada pada fase Netral dari awal hingga akhir tahun 2024.

Berdasarkan dinamika atmosfer tersebut lanjut Dwikorita, maka jumlah curah hujan tahunan pada 2024 diprediksikan umumnya berkisar pada kondisi normal.

Namun, terdapat beberapa wilayah yang diprediksikan dapat mengalami hujan tahunan di atas normal yaitu meliputi sebagian kecil Aceh, Sumatera Barat bagian selatan, sebagian kecil Riau, sebagian kecil Kalimantan Selatan, sebagian kecil Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat bagian utara, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian kecil Papua Barat dan Papua bagian utara.

Selain itu, terdapat juga daerah yang diprediksikan akan mengalami hujan tahunan di bawah normal yaitu meliputi sebagian Banten, sebagian kecil Jawa Barat, sebagian kecil Jawa Tengah, sebagian Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, dan Papua bagian selatan.

Meskipun kemarau 2024 diprediksi berlangsung dengan normal, namun terdapat wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan karena secara iklim memang memiliki curah hujan yang rendah.

"Yaitu meliputi sebagian Lampung, sebagian Jawa, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur dan Papua bagian selatan," paparnya.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, dalam pandangan iklim tersebut BMKG juga menyertakan sejumlah rekomendasi umum untuk sektor-sektor terkait atau terdampak oleh fenomena iklim tersebut.

Diantaranya melakukan langkah antisipatif terhadap potensi jumlah curah hujan tahunan 2023 yang melebihi rata-ratanya atau melebihi batas normalnya, yang dapat memicu bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor, maupun potensi curah hujan di bawah normal yang dapat memicu kekeringan dan dampak lanjutannya berupa kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau 2024.

Selanjutnya, meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir, seperti penyiapan kapasitas pada sistem drainase, sistem peresapan dan tampungan air, agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir.

Selain itu juga perlu dipastikan keandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan tinggi saat musim hujan dan penggunaannya di saat musim kemarau.

Terkait penanganan musim kemarau, meskipun kemarau 2024 diprediksi tidak sekering kemarau 2023, maka tetap perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2024.

"Khususnya pada periode kemarau pertama di bulan Februari 2024 untuk wilayah pesisir Sumatera bagian Timur, maupun periode kemarau periode kedua mulai Mei 2024 untuk wilayah lainnya yang rawan Karhutla," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Persiapkan Ban Mobil di Musim Hujan Sebelum Berangkat Libur Tahun Baru 2024

#Bencana Alam #BMKG
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Update Peringatan Dini Cuaca Ekstrem 8-10 September 2026: Aceh dan Sumatera Utara Berstatus Siaga Hujan Sangat Lebat
Butuh info prakiraan cuaca sepekan ke depan? Cek peringatan dini BMKG (8-10 September 2026) soal potensi hujan lebat, angin kencang, hingga imbauan abu vulkanik Anak Krakatau di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Update Peringatan Dini Cuaca Ekstrem 8-10 September 2026: Aceh dan Sumatera Utara Berstatus Siaga Hujan Sangat Lebat
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Badan Geologi dan BMKG Diwacanakan Terintegrasi, Ketua Komisi V DPR Soroti Efisiensi dan Koordinasi
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendukung wacana integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat koordinasi serta efisiensi penanganan bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Badan Geologi dan BMKG Diwacanakan Terintegrasi, Ketua Komisi V DPR Soroti Efisiensi dan Koordinasi
Indonesia
2026 Banyak Bencana, BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun
BNPB minta tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 triliun ke Kemenkeu untuk mempercepat penanganan bencana 2026. Anggaran rutin Rp 1,08 triliun dinilai tak cukup
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
2026 Banyak Bencana, BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
OMC Dimulai, BMKG Berupaya Percepat Pembersihan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
BMKG bersama BNPB dan pihak terkait menggelar OMC sejak 7 September 2026 untuk mempercepat pembersihan atmosfer dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
OMC Dimulai, BMKG Berupaya Percepat Pembersihan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
Indonesia
1.730 Bencana Alam Hantam Indonesia Sejak Januari, Terbanyak Masih Banjir
BNPB mencatat 1.730 bencana alam melanda Indonesia sejak Januari hingga 7 September 2026. Banjir dan karhutla mendominasi, 111 ribu rumah rusak, ribuan fasilitas publik terdampak.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
1.730 Bencana Alam Hantam Indonesia Sejak Januari, Terbanyak Masih Banjir
Indonesia
1.730 Bencana Landa Indonesia Sampai September 2026, Bencana Hidrometeorologi Mendoninasi
Kerusakan meluas ke sarana publik, mencakup 2.361 unit fasilitas pendidikan, 867 unit rumah ibadah, 230 unit fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan, 751 unit perkantoran, serta 92 unit jembatan terputus.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
1.730 Bencana Landa Indonesia Sampai September 2026, Bencana Hidrometeorologi Mendoninasi
Indonesia
BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun Buat Tanggulangi Bencana di Berbagai Daerah
BNPB sebelumnya telah menerima kucuran Dana Siap Pakai (DSP) tahap awal tahun 2026 sebesar Rp 4,62 triliun untuk penanggulangan tanggap darurat di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun Buat Tanggulangi Bencana di Berbagai Daerah
Bagikan