Charta Politika Beberkan Peta Kekuatan Capres-Cawapres di Beberapa Wilayah

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Minggu, 21 Januari 2024
Charta Politika Beberkan Peta Kekuatan Capres-Cawapres di Beberapa Wilayah

Para Capres saat menghadiri Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elektabilitas pasangan capres-cawapres kembali dipublikasikan lembaga survei Charta Politika.

Peneliti Charta Politika Nahrudin menyebut, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan 42,2 persen.

Baca Juga:

Ikut Kampanye Ganjar-Mahfud di Bandung, Megawati Ingat Pesan Bung Karno

Di urutan kedua ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 28 persen disusul pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di angka 26,7 persen.

"Kekuatan pasangan Prabowo-Gibran itu merata di seluruh wilayah," kata Nachrudin dalam paparan di Jakarta, Minggu (21/1).

Charta Politika membagi beberapa wilayah survei yang menempatkan pasangan Prabowo-Gibran unggul, yang mencakup Sumatera, DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua.

Di Sumatera, pasangan Prabowo-Gibran menguasai perolehan suara 41 persen. Disusul pasangan Anies-Muhaimin 36 persen dan Ganjar-Mahfud 22 persen.

Lalu, di DKI Jakarta dan Banten, Prabowo-Gibran 36 persen, Anies-Muhaimin 34 persen, dan Ganjar-Mahfud 25 persen.

Di Jawa Barat, Prabowo-Gibran meraih 47 persen, Anies-Muhaimin 26 persen, dan Ganjar-Mahfud 20 persen.

Sedangkan di Jawa Tengah dan DIY, perolehan suara diungguli Ganjar-Mahfud 47 persen, Prabowo-Gibran 35 persen dan Anies Muhaimin 14 persen.

Di Jawa Timur, perolehan suara Prabowo-Gibran 40 persen, Ganjar-Mahfud 32 persen, dan Anies-Muhaimin 28 persen.

Untuk di Bali, NTB, NTT, kata Nachrudin, Prabowo-Gibran meraih 52 persen, Ganjar-Mahfud 37 persen, dan Anies-Muhaimin delapan persen.

Di wilayah Kalimantan, Prabowo-Gibran mendapatkan 49 persen, Anies Muhaimin 26 persen, dan Ganjar-Mahfud 24 persen.

Baca Juga:

Gibran Bakal Sowan ke Rumah Prabowo Sebelum ke Lokasi Debat

Di Sulawesi, pasangan Prabowo-Gibran meraup 42 persen, Anies-Muhaimin 39 persen, dan Ganjar-Mahfud 13 persen.

Kemudian, di Maluku dan Papua, Prabowo-Gibran mendapatkan 50 persen, Ganjar-Mahfud 28 persen, dan Anies Muhaimin 17 persen.

"Suara Prabowo hanya mampu dikalahkan pasangan Ganjar-Mahfud di wilayah Jateng dan DIY," ucap Nachrudin.

Uniknya, paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD rebound dan berpotensi lolos ke putaran kedua Pilpres 2024.

Dalam hasil survei tersebut, terlihat pergerakan elektabilitas Ganjar-Mahfud yang merangkak naik dari Desember 2023. Peningkatan elektabilitas yang dialami Ganjar-Mahfud sebesar 1,5 persen.

Sebelumnya, elektabilitas Ganjar-Mahfud berada di angka 26,5 persen. Sementara untuk Januari 2024, tren elektabilitas Ganjar-Mahfud mengumpulkan angka 28 persen.

Survei terbaru Charta Politika berlangsung selama periode 4-11 Januari 2024.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden, memakai metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka dengan margin of error adalah 2,82 persen.

Untuk diketahui, survei Charta Politika dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas dan menggunakan metode wawancara tatap muka.

Penghitungan dilakukan melalui metode sampling multistage random sampling dengan margin of error 2,82 persen. (knu)

Baca Juga:

Gibran Fokus Beberkan Materi yang Dipahami Anak Muda di Debat Cawapres

#Pemilu 2024 #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Bagikan