Cerita Penjabat Gubernur Jabar Bey Baru 2 Kali Masuk Gedung Sate

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 September 2023
Cerita Penjabat Gubernur Jabar Bey Baru 2 Kali Masuk Gedung Sate

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Ridwan Kamil. (Humas Jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bey Machmudin telah melakukan aktivitas pertama di Gedung Sate sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dengan menyapa pegawai dan melihat fasilitas yang tersedia.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, fasilitas yang berada di Gedung Sate sangat komplet dengan kualitas jempolan.

Baca Juga:

Jadi Penjabat Gubernur Jabar, Bey Siapkan Program Prioritas

Ia mengapresiasi, pegawai ASN di Lingkungan Setda Provinsi Jabar sudah menerapkan mekanisme kerja dinamis atau juga menerapkan kerja work from anywhere.

"Kenyataannya disrupsi teknologi seperti ini, yang penting output dan outcome dari pegawai tidak berubah," tutur Bey.

Ketika berkeliling Bey terlihat sangat menikmati udara Kota Bandung yang sejuk. Karena itu, ia berharap banyak warga Bandung yang melakukan aktivitas dengan mengurangi kendaraan dan berjalan kaki.

Ia mengaku baru dua kali menginjakkan kaki di Gedung Sate ketika SD dan sekarang menjadi Pj. Gubernur Jabar. Dirinya terkesan dengan bangunan Gedung Sate.

"Kesannya baik dan bagus, ada beberapa ruangan yang direnovasi di Gedung Sate," ujar Bey.

Bey mengungkapkan dirinya belum menggunakan Gedung Pakuan sebagai rumah dinasnya dan fasilitas pengawalan.

Sementara ini memilih tinggal bersama orangtuanya yang tidak jauh dengan Gedung Sate atau hanya berjarak sekitar 10 menit.

"Saya kan cuma sedikit (anggota keluarganya). Rumahnya (ibu saya) deket dari sini lebih kurang 10 menit kalau nggak macet. Naik sepeda juga nyampe," ungkapnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Ridwan Kamil Buka Suara Soal Penunjukan Bey Machmudin sebagai Penjabat Gubernur Jabar

#Jawa Barat #UU Pilkada #Pilkada 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Daerah Terdampak Meluas, Banjir Telah Merendam Ribuan Rumah di 26 Desa di Karawang
Sebanyak 13.400 warga terdampak seperti disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Karawang Maslani, Senin (19/1).
Frengky Aruan - Senin, 19 Januari 2026
Daerah Terdampak Meluas, Banjir Telah Merendam Ribuan Rumah di 26 Desa di Karawang
Indonesia
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Revisi UU Pemilu akan dilakukan bersama dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Indonesia
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Akar persoalan pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, perlu perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Indonesia
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR belum membahas Pilkada lewat DPRD dan meminta semua pihak fokus pada penanganan bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Bagikan