Cendekiawan Desak Blok Mahakam Dikelola Pertamina 100 Persen

Aang SunadjiAang Sunadji - Jumat, 27 Maret 2015
Cendekiawan Desak Blok Mahakam Dikelola Pertamina 100 Persen

Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kanan) bersama sejumlah guru besar universitas, politisi, aktivis dan perwakilan mahasiswa usai pertemuan pemberian tuntutan petisi Blok Mahakam. (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Kaum cendekiawan dari berbagai kampus menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Kedatangan enam guru besar itu untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah agar pengelolaan Blok Mahakam diserahkan sepenuhnya pada Pertamina.

"Menurut Pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100 persen saham blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex," ujar Koordinator Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat, Marwan Batubara, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3).

Selain itu, kata Marwan, Petitor juga meminta kepada Total dan para pendukungnya berhenti memengaruhi pemerintah dalam memutus penyerahan 100 persen saham blok Mahakam ke Pertamina. Pemerintah, juga diharapkan dapat menertibkan para pejabat yang masih mencari-cari alasan dan menggiring opini publik agar memberi kesempatan pada asing.

"Termasuk para oknum begal di seputar Istana," kata Marwan Batubara. (Baca: Pertamina Bakal Pegang Saham Blok Mahakam)

Bila Total dan Inpex masih ingin menggarap Blok Mahakam, maka transaksinya harus dilakukan business to business (B to B) dengan besaran saham maksimal 10 untuk masing-masing perusahaan tersebut. Salah satunya, dengan membayar biaya akusisi sekitar 15 persen terhadap pasar. Atau tukar cadangan gas, dimana Total dan Inpex mengelola blok gas, maka di situ Pertamina mendapat saham juga.

"Dibayar di depan, jadi sebelum mereka operasi," kata Marwan. (Baca: Pemerintah Dituntut Serahkan Saham Blok Mahakam 100 Persen ke Pertamina)

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memasilitasi pemerintah daerah yang ingin mengelola Blok Mahakam. Menurutnya, daripada mengundang swasta lebih baik diberikan pada BUMD dengan dukungan dana dari Kementerian Keuangan.

"Pemerintah harus yakinkan daerah dapat saham, apakah kerja sama dengan pemerintah atau Kemenkeu mendapat jaminan dukungan pendanaan. Tidak ada alternatif swasta mengundang swasta," pungkasnya. Hadir para guru besar antara lain Prof DR Sri Eddie Swasono, dan DR Mochtar Pabottingi. (mad)

#Marwan Batubara #Menteri BUMN #Departemen ESDM #Pertamina #Blok Mahakam
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
Bawa 25 Ribu Liter BBM, Kebakaran Hebat Truk Pertamina di Tol Cisumdawu 3 Jam Baru Padam
Truk tangki Pertamina bermuatan Solar dan Pertalite terbakar di Tol Cisumdawu, Sumedang.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Bawa 25 Ribu Liter BBM, Kebakaran Hebat Truk Pertamina di Tol Cisumdawu 3 Jam Baru Padam
Indonesia
Per 1 Juni 2026, Harga Solar Dex dan Dexlite Diturunkan Rp 3000 Per Liter, Pertamax Turbo Naik
BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) kembali mengalami kenaikan harga ke angka Rp 20.750 per liter dari Rp 19.900 per liter pada Mei.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Per 1 Juni 2026, Harga Solar Dex dan Dexlite Diturunkan Rp 3000 Per Liter, Pertamax Turbo Naik
Indonesia
Update Harga BBM Terbaru Mei 2026 Pertamina, BP, Shell dan Vivo
Langkah BP AKR kontras terhadap PT Pertamina (Persero) karena mempertahankan tarif tinggi produk nonsubsidi sejak 4 Mei 2026
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
Update Harga BBM Terbaru Mei 2026 Pertamina, BP, Shell dan Vivo
Indonesia
Tidak Terima Duit Korupsi, Hakim Hukum Mantan Direktur Anak Usaha Pertamina 6 Tahun
Majelis Hakim tidak membebankannya kepada keenam terdakwa lantaran mereka terbukti tidak memperoleh uang hasil korupsi dalam tiga tahapan yang menyimpang tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Tidak Terima Duit Korupsi, Hakim Hukum Mantan Direktur Anak Usaha Pertamina 6 Tahun
Indonesia
Direktur Pertamina International Shipping Hadapi Sidang Putusan Dugaan Korupsi Minyak Mentah
Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2013-2024, Arief didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 285,18 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
Direktur Pertamina International Shipping Hadapi Sidang Putusan Dugaan Korupsi Minyak Mentah
Indonesia
13 SPBU Pertamina tak Lagi Jual Pertalite, Cek Daftar Lengkapnya
Sebanyak 13 SPBU Pertamina kini tak lagi menjual Pertalite. Lokasinya berada di Jakarta hingga Bogor. Berikut lokasi SPBU tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
13 SPBU Pertamina tak Lagi Jual Pertalite, Cek Daftar Lengkapnya
Indonesia
Kenaikan Harga BBM Belum Terbaca di Inflasi April 2026
Rendahnya andil inflasi komoditas bensin tersebut disebabkan karena kenaikan harga hanya terjadi pada kelompok BBM nonsubsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Kenaikan Harga BBM Belum Terbaca di Inflasi April 2026
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Naik Hari ini, Polisi Patroli ke Sejumlah SPBU Cegah Penimbunan dan Penyelewengan
Meminta pengelola SPBU tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Harga BBM Nonsubsidi Naik Hari ini, Polisi Patroli ke Sejumlah SPBU Cegah Penimbunan dan Penyelewengan
Indonesia
Warga di Sumatera Antre BBM, Pertamina Percepat Distribusi
Percepatan distribusi termasuk optimalisasi jam layanan SPBU merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Warga di Sumatera Antre BBM, Pertamina Percepat Distribusi
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Naik per 4 Mei 2026, Pertamina Ungkap Alasannya
Harga BBM nonsubsidi Pertamina kembali naik per 4 Mei 2026. Pertamina menyebutkan, bahwa harga itu menyesuaikan kondisi minyak mentah dunia.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
Harga BBM Nonsubsidi Naik per 4 Mei 2026, Pertamina Ungkap Alasannya
Bagikan