Cendekiawan Desak Blok Mahakam Dikelola Pertamina 100 Persen
Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kanan) bersama sejumlah guru besar universitas, politisi, aktivis dan perwakilan mahasiswa usai pertemuan pemberian tuntutan petisi Blok Mahakam. (Antara)
MerahPutih Nasional- Kaum cendekiawan dari berbagai kampus menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Kedatangan enam guru besar itu untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah agar pengelolaan Blok Mahakam diserahkan sepenuhnya pada Pertamina.
"Menurut Pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100 persen saham blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex," ujar Koordinator Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat, Marwan Batubara, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3).
Selain itu, kata Marwan, Petitor juga meminta kepada Total dan para pendukungnya berhenti memengaruhi pemerintah dalam memutus penyerahan 100 persen saham blok Mahakam ke Pertamina. Pemerintah, juga diharapkan dapat menertibkan para pejabat yang masih mencari-cari alasan dan menggiring opini publik agar memberi kesempatan pada asing.
"Termasuk para oknum begal di seputar Istana," kata Marwan Batubara. (Baca: Pertamina Bakal Pegang Saham Blok Mahakam)
Bila Total dan Inpex masih ingin menggarap Blok Mahakam, maka transaksinya harus dilakukan business to business (B to B) dengan besaran saham maksimal 10 untuk masing-masing perusahaan tersebut. Salah satunya, dengan membayar biaya akusisi sekitar 15 persen terhadap pasar. Atau tukar cadangan gas, dimana Total dan Inpex mengelola blok gas, maka di situ Pertamina mendapat saham juga.
"Dibayar di depan, jadi sebelum mereka operasi," kata Marwan. (Baca: Pemerintah Dituntut Serahkan Saham Blok Mahakam 100 Persen ke Pertamina)
Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memasilitasi pemerintah daerah yang ingin mengelola Blok Mahakam. Menurutnya, daripada mengundang swasta lebih baik diberikan pada BUMD dengan dukungan dana dari Kementerian Keuangan.
"Pemerintah harus yakinkan daerah dapat saham, apakah kerja sama dengan pemerintah atau Kemenkeu mendapat jaminan dukungan pendanaan. Tidak ada alternatif swasta mengundang swasta," pungkasnya. Hadir para guru besar antara lain Prof DR Sri Eddie Swasono, dan DR Mochtar Pabottingi. (mad)
Bagikan
Berita Terkait
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Update Harga BBM 1 Februari: Pertamina, BP, Shell, dan Vivo Kompak Turun
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Resmikan Proyek Refinery, Prabowo: Infrastruktur Energi Skala Besar Dilakukan 32 Tahun Lalu
Presiden Prabowo Resmikan Kilang Minyak Terbesar di Indonesia, Sentil Dirut Pertamina jangan Korupsi
Prabowo Siap Resmikan Kilang Raksasa Pertamina di Balikpapan, Klaim Produksi BBM Dalam Negeri Lebih Efisien