Cendekiawan Desak Blok Mahakam Dikelola Pertamina 100 Persen

Aang SunadjiAang Sunadji - Jumat, 27 Maret 2015
Cendekiawan Desak Blok Mahakam Dikelola Pertamina 100 Persen

Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kanan) bersama sejumlah guru besar universitas, politisi, aktivis dan perwakilan mahasiswa usai pertemuan pemberian tuntutan petisi Blok Mahakam. (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Kaum cendekiawan dari berbagai kampus menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Kedatangan enam guru besar itu untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah agar pengelolaan Blok Mahakam diserahkan sepenuhnya pada Pertamina.

"Menurut Pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100 persen saham blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex," ujar Koordinator Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat, Marwan Batubara, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3).

Selain itu, kata Marwan, Petitor juga meminta kepada Total dan para pendukungnya berhenti memengaruhi pemerintah dalam memutus penyerahan 100 persen saham blok Mahakam ke Pertamina. Pemerintah, juga diharapkan dapat menertibkan para pejabat yang masih mencari-cari alasan dan menggiring opini publik agar memberi kesempatan pada asing.

"Termasuk para oknum begal di seputar Istana," kata Marwan Batubara. (Baca: Pertamina Bakal Pegang Saham Blok Mahakam)

Bila Total dan Inpex masih ingin menggarap Blok Mahakam, maka transaksinya harus dilakukan business to business (B to B) dengan besaran saham maksimal 10 untuk masing-masing perusahaan tersebut. Salah satunya, dengan membayar biaya akusisi sekitar 15 persen terhadap pasar. Atau tukar cadangan gas, dimana Total dan Inpex mengelola blok gas, maka di situ Pertamina mendapat saham juga.

"Dibayar di depan, jadi sebelum mereka operasi," kata Marwan. (Baca: Pemerintah Dituntut Serahkan Saham Blok Mahakam 100 Persen ke Pertamina)

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memasilitasi pemerintah daerah yang ingin mengelola Blok Mahakam. Menurutnya, daripada mengundang swasta lebih baik diberikan pada BUMD dengan dukungan dana dari Kementerian Keuangan.

"Pemerintah harus yakinkan daerah dapat saham, apakah kerja sama dengan pemerintah atau Kemenkeu mendapat jaminan dukungan pendanaan. Tidak ada alternatif swasta mengundang swasta," pungkasnya. Hadir para guru besar antara lain Prof DR Sri Eddie Swasono, dan DR Mochtar Pabottingi. (mad)

#Marwan Batubara #Menteri BUMN #Departemen ESDM #Pertamina #Blok Mahakam
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - 50 menit lalu
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Update Harga BBM 1 Februari: Pertamina, BP, Shell, dan Vivo Kompak Turun
Sementara itu, bagi masyarakat pengguna bahan bakar subsidi, pemerintah tetap mempertahankan harga pada level lama
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Update Harga BBM 1 Februari: Pertamina, BP, Shell, dan Vivo Kompak Turun
Indonesia
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Anggota Komisi XII DPR, Rico Alviano, mendesak penegakan hukum untuk mafia migas. Hal itu terungkap setelah ditemukan pelangsiran BBM.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Prabowo menyoroti adanya korupsi selama bertahun-tahun dalam tubuh Pertamina dan sektor energi Indonesia, termasuk manipulasi harga impor minyak.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Indonesia
Resmikan Proyek Refinery, Prabowo: Infrastruktur Energi Skala Besar Dilakukan 32 Tahun Lalu
Diketahui, pada 1994, Presiden ke-2 RI Soeharto meresmikan kilang Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Resmikan Proyek Refinery, Prabowo: Infrastruktur Energi Skala Besar Dilakukan 32 Tahun Lalu
Indonesia
Presiden Prabowo Resmikan Kilang Minyak Terbesar di Indonesia, Sentil Dirut Pertamina jangan Korupsi
Prabowo meminta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri membereskan persoalan yang ada di Pertamina.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Presiden Prabowo Resmikan Kilang Minyak Terbesar di Indonesia, Sentil Dirut Pertamina jangan Korupsi
Indonesia
Prabowo Siap Resmikan Kilang Raksasa Pertamina di Balikpapan, Klaim Produksi BBM Dalam Negeri Lebih Efisien
Presiden Prabowo siap resmikan kilang minyak RDMP Pertamina senilai Rp 123 triliun di Balikpapan. Diklaim bakal lebih efisien produksi BBM dalam negeri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Januari 2026
Prabowo Siap Resmikan Kilang Raksasa Pertamina di Balikpapan, Klaim Produksi BBM Dalam Negeri Lebih Efisien
Bagikan