Cek Kesehatan Gratis Dinilai Langkah Maju untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 10 Februari 2025
Cek Kesehatan Gratis Dinilai Langkah Maju untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Ilustrasi. Foto Freepik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Program Cek Kesehatan Gratis yang akan dilaksanakan mulai 10 Februari 2025 dinilai sangat penting untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan.

Program ini bertujuan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma, mencakup berbagai jenis pemeriksaan seperti tes tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pemeriksaan lainnya.

“Program Cek Kesehatan Gratis ini adalah langkah maju untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin dalam keterangannya, Senin (9/2).

Baca juga:

DPR Minta Nakes yang Terlibat Program Cek Kesehatan Gratis Punya Kompetensi

Ia menilai, program semacam ini bisa menjadi solusi untuk masalah kesehatan yang tidak terdeteksi sejak dini, yang seringkali berkembang menjadi penyakit yang lebih serius.

Keberhasilan program ini juga bergantung pada pelaksanaannya yang harus dijalankan dengan serius. Alifudin meminta kepada pihak terkait, baik Kementerian Kesehatan maupun instansi yang berkompeten, untuk mempersiapkan fasilitas dan sumber daya manusia di pusat-pusat kesehatan, seperti puskesmas, dengan sebaik-baiknya.

“Kesiapan infrastruktur kesehatan di lapangan sangat krusial agar pelayanan berjalan lancar. Puskesmas dan tenaga medis harus siap memberikan pelayanan yang berkualitas dan memadai,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, Alifudin mengingatkan bahwa keberhasilan program ini juga bergantung pada sosialisasi yang efektif. Masyarakat perlu diberitahu dengan jelas mengenai jadwal, lokasi, serta jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan.

“Penting untuk mengedukasi masyarakat melalui berbagai saluran informasi yang mudah diakses, agar mereka tidak hanya tahu, tetapi juga mau memanfaatkan program ini untuk menjaga kesehatan mereka,” ujar Alifudin.

Politisi asal Kalimantan Barat ini juga mengimbau agar program Cek Kesehatan Gratis ini tidak hanya berlangsung sesaat, tetapi dapat menjadi program yang berkelanjutan. Ia menyarankan agar pemerintah memperluas cakupan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Baca juga:

Layanan Cek Kesehatan Gratis Hanya Untuk 30 Orang Per Hari

“Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah berbagai penyakit. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa program seperti ini dapat terus berjalan dan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas Alifudin.

Alifudin berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, serta menjaga kesehatan mereka dengan lebih baik setelah mengikuti program ini.

“Kami di Komisi IX DPR RI mendukung penuh program ini dan akan terus memantau pelaksanaannya untuk memastikan bahwa tujuan mulia dari program ini tercapai dengan baik, pun kami ingin program ini berjalan penuh tanpa ada pemotongan anggaran,” tutupnya.

#Info Kesehatan #Kesehatan #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Berita Foto
Program Keluarga SIGAP Dorong Perubahan Perilaku Lewat Layanan Kesehatan Primer
Ketua Tim Bidang Penyusunan Rencana Prioritas Pemanfaatan Dana Desa, Sappe M. P. Sirait saat Program Keluarga Sigap di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 15 Januari 2026
Program Keluarga SIGAP Dorong Perubahan Perilaku Lewat Layanan Kesehatan Primer
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan
Ratusan pengungsi pascabanjir bandang di Aceh Tamiang mengalami berbagai penyakit seperti ISPA hingga diare. Tim Dokkes Polri turun beri layanan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Bagikan