Cek Kesehatan Gratis Dinilai Langkah Maju untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 10 Februari 2025
Cek Kesehatan Gratis Dinilai Langkah Maju untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Ilustrasi. Foto Freepik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Program Cek Kesehatan Gratis yang akan dilaksanakan mulai 10 Februari 2025 dinilai sangat penting untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan.

Program ini bertujuan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma, mencakup berbagai jenis pemeriksaan seperti tes tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pemeriksaan lainnya.

“Program Cek Kesehatan Gratis ini adalah langkah maju untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin dalam keterangannya, Senin (9/2).

Baca juga:

DPR Minta Nakes yang Terlibat Program Cek Kesehatan Gratis Punya Kompetensi

Ia menilai, program semacam ini bisa menjadi solusi untuk masalah kesehatan yang tidak terdeteksi sejak dini, yang seringkali berkembang menjadi penyakit yang lebih serius.

Keberhasilan program ini juga bergantung pada pelaksanaannya yang harus dijalankan dengan serius. Alifudin meminta kepada pihak terkait, baik Kementerian Kesehatan maupun instansi yang berkompeten, untuk mempersiapkan fasilitas dan sumber daya manusia di pusat-pusat kesehatan, seperti puskesmas, dengan sebaik-baiknya.

“Kesiapan infrastruktur kesehatan di lapangan sangat krusial agar pelayanan berjalan lancar. Puskesmas dan tenaga medis harus siap memberikan pelayanan yang berkualitas dan memadai,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, Alifudin mengingatkan bahwa keberhasilan program ini juga bergantung pada sosialisasi yang efektif. Masyarakat perlu diberitahu dengan jelas mengenai jadwal, lokasi, serta jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan.

“Penting untuk mengedukasi masyarakat melalui berbagai saluran informasi yang mudah diakses, agar mereka tidak hanya tahu, tetapi juga mau memanfaatkan program ini untuk menjaga kesehatan mereka,” ujar Alifudin.

Politisi asal Kalimantan Barat ini juga mengimbau agar program Cek Kesehatan Gratis ini tidak hanya berlangsung sesaat, tetapi dapat menjadi program yang berkelanjutan. Ia menyarankan agar pemerintah memperluas cakupan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Baca juga:

Layanan Cek Kesehatan Gratis Hanya Untuk 30 Orang Per Hari

“Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah berbagai penyakit. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa program seperti ini dapat terus berjalan dan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas Alifudin.

Alifudin berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, serta menjaga kesehatan mereka dengan lebih baik setelah mengikuti program ini.

“Kami di Komisi IX DPR RI mendukung penuh program ini dan akan terus memantau pelaksanaannya untuk memastikan bahwa tujuan mulia dari program ini tercapai dengan baik, pun kami ingin program ini berjalan penuh tanpa ada pemotongan anggaran,” tutupnya.

#Info Kesehatan #Kesehatan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - 2 jam, 53 menit lalu
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Kemenkes Rampungkan Pembangunan 20 Rumah Sakit di Seluruh Indonesia
Kemenkes juga tidak hanya membantu pembangunan infrastruktur seperti gedung, tetapi fasilitas Kesehatan juga perlu untuk dibantu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Kemenkes Rampungkan Pembangunan 20 Rumah Sakit di Seluruh Indonesia
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Lifestyle
Ramalan Shio 7 Juli 2026: Ada yang Diprediksi Terancam Keuangannya
Ramalan shio besok, 7 Juli, mengulas prediksi karier, asmara, dan keuangan untuk 12 shio. Simak lima shio yang diprediksi perlu lebih waspada dalam mengelola keuangan
ImanK - Senin, 06 Juli 2026
Ramalan Shio 7 Juli 2026: Ada yang Diprediksi Terancam Keuangannya
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Bagikan