Cegah Penyebaran COVID-19, KPU Bangun TPS di Area Terbuka

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 November 2020
Cegah Penyebaran COVID-19, KPU Bangun TPS di Area Terbuka

Simulasi Pilkada. (MP/Teresa Ika).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat Pilkada berlangsung untuk meminimalisir penularan COVID-19. Salah satu langkah adalah membangun tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi terbuka (outdoor).

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Gunung Kidul Andang Nugroho mengatakan, protokol lainnya adalah membatasi jumlah warga baik panitia maupun pemilih yang berada dalam TPS maksimal 500 orang sekali waktu. Untuk itu pihaknya memberlakukan penentuan waktu kedatangan pencoblos.

"Kita sudah tulis jam pencoblosan dalam surat undangan. Jadi warga yang mau mencoblos gabisa sembarangan datang. Harus sesuai jam pencoblosan," jelas Hani di Yogyakarta, Rabu (25/11).

Baca Juga:

Mendagri Tetapkan 3 Indikator Penentu Suksesnya Pilkada

Begitu tiba di TPS, kata ia, pemilih wajib mencuci tangan dna menggunakan masker. Petugas akan memeriksa suhu tubuh seluruh calon pemberi suara. Kemudian pemilih juga diberikan sarung tangan plastik untuk proses mencoblos.

Sementara petugas dibekali pelindung wajah, masker, dan sarung tangan karet. Pemilih dengan suhu badannya di atas 37,3 derajat Celsius, akan mencoblos di bilik khusus.

"Kami sudah melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat terkait dengan pemilihan di tengah masa pandemi. Harapannya tidak ada penularan saat pilkada," katanya.

Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, pihaknya sudah mulai menerima sejumlah alat pelindung diri (APD) berupa masker, pelindung wajah, sarung tangan, tempat cuci tangan, tempat pembuangan limbah medis, cairan disinfektan hingga alat penyemprotnya. Total 600 ribu APD yang diterima oleh KPU Gunung Kidul.

Namun ada sebagian APD yang belum diterima pihaknya seperrti alat pengukur suhu tubuh, sarung tangan medis dan masker.

Kotak Suara Pilkada. (MP/Teresa Ika).
Kotak Suara Pilkada. (MP/Teresa Ika).

"Yang sudah kami terima, langsung kami salurkan ke PPS. Yang belum, infonya paling lambat akhir November sudah datang dan langsung akan kami distribusikan ke PPS,"beber Hani.

Saat ini KPU Gunung Kidul sedang melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Di dalam kegiatan ini diterjunkan 100 relawan untuk melipat dan menyortir surat suara yang rusak.

“Kami targetkan selesai dalam waktu tiga hari. Nanti surat suara yang rusak akan kami mintakan pengganti ke rekanan,” katanya.

Pilkada Gunung Kidul diikuti oleh empat Pasangan Calon yakin Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi yang diusung Partai NasDem, pasangan Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi yang diusung PDIP, pasangan Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto yang diusung PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS, serta pasangan Sunaryanta-Heri Susanto (Golkar dan PKB)

Daftar pemilih tetap (DPT) yang memiliki hak suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul 2020 berdasarkan rapat pleno pada tanggal 13 Oktober 2020 sebanyak 599.850 orang. (Teresa Ika/Yogyakarta).

Baca Juga:

KPU Bantul Libatkan Difabel pada Proses Lipat dan Sortir Surat Suara

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan