Catatan Penting Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Terhadap APBD Tahun 2024

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat paripurna yang diadakan Kamis (8/8) di Jakarta, anggota DPRD DKI Fraksi PSI Simon Lamakadu memaparkan berbagai isu dan rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

PSI Jakarta mempertanyakan turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar hampir Rp 2 triliun, dari Rp 52,4 Triliun menjadi Rp 50,5 Triliun.

"Kami tetap mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk dapat terus mempertahankan kinerja seperti tahun sebelumnya,” ujar Simon Lamakadu.

Baca juga:

Berbeda dengan PSI, PDIP Minta Pemprov DKI Tambah JakWifi hingga 1.500 Titik

Lebih lanjut, PSI juga mendorong Pemprov DKI untuk terus mempertahankan kinerja baik dari tahun sebelumnya dan mengeksplorasi potensi besar dari hasil pemanfaatan BMD dan BUMD.

Selain itu, PSI mengkritisi penurunan anggaran belanja pegawai di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan yang dinilai menghambat upaya penanggulangan kebakaran yang efektif.

"Penurunan anggaran sebesar Rp 13 miliar di tengah kurangnya personel pemadam kebakaran adalah keputusan yang tidak bertanggung jawab," kata Simon.

Terkait solusi tingginya PHK di Jakarta, PSI mencatat adanya peningkatan pemutusan hubungan kerja sebanyak 7.649 pekerja, jumlah ini adalah yang tertinggi di Indonesia. PSI menekankan pentingnya alokasi anggaran yang dapat mendorong program-program untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Baca juga:

Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi, Pengamat Tekankan Perlunya Edukasi Kesehatan Reproduksi

Fraksi PSI juga menyoroti masalah pencemaran udara yang semakin parah di Jakarta. Mereka mendukung peningkatan anggaran untuk pencegahan pencemaran udara tetapi menekankan bahwa alat deteksi polusi dan uji emisi harus diikuti dengan tindak lanjut pengendalian polusi yang efektif.

"Kami meminta DLH agar tidak hanya berfokus pada pemasangan alat deteksi polusi dan uji emisi, tetapi juga mencari solusi yang lebih efektif dan progresif dalam menanggulangi kualitas buruk udara di DKI Jakarta," tambah Simon.

Selain itu, masalah banjir rob di pesisir Jakarta juga menjadi perhatian serius. Fraksi PSI mendukung penuh penambahan anggaran untuk normalisasi sungai dan pembangunan embung serta tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) yang bertujuan melindungi Jakarta dari bencana akibat perubahan iklim.

"Kami mendukung anggaran Rp 284 Miliar untuk proyek tersebut dan mendorong Pemprov untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan Jakarta Bebas Banjir," ujar Simon.

Baca juga:

PKS DKI Buka Opsi Lain jika Gagal Usung Anies di Pilkada Jakarta

Fraksi PSI juga sangat menyayangkan penghapusan anggaran pengembangan karier bagi pendidik dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta sebesar Rp 7,5 Miliar. "Kami prihatin dengan nasib para pendidik yang tidak mendapat dukungan untuk mengembangkan kompetensi mereka," tambah Simon.

Sebagai kesimpulan, Fraksi PSI menekankan bahwa APBD harus menjadi alat untuk pemerataan pembangunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap catatan yang kami sampaikan ini dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari PJ Gubernur dan jajarannya," tutup Simon. (asp)