Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meralat kebijakan skema awal vaksinisasi COVID-19 menjadi seluruhnya gratis. Skema awal ada dua proses, yakni melalui program pemerintah yang gratis, kemudian mandiri yakni masyarakat bayar sendiri.
Menurut Presiden, kebijakan vaksin COVID-19 gratis untuk semua ini setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Sekaligus berdasarkan setelah melakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran negara.
Baca Juga:
Jutaan Warga Terdampak Resesi, Harga Vaksin COVID-19 Harus Terjangkau
"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkukasi ulang melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi dalam keterangan pers virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/12)
Lebih jauh, Jokowi menegaskan maka tidak ada lagi masyarakat yang akan dikenakan biaya setelah nanti vaksinasi dilakukan. Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah memprogramkan vaksinasi pada 2021 agar berjalan dengan baik.
Presiden kembali menekankan juga sudah memerintahkan kepada Menkeu Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan vaksinasi gratis agar tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak dapat mengakses vaksin Covid-19.
"Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga dan pemda untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," tutup Kepala Negara.
Untuk diketahui, Pemerintah telah menargetkan ada 107 juta orang dari 160 juta penduduk di rentang usia 18-59 tahun yang divaksinasi sepanjang 2020-2022. Namun, skema awal vaksinasi dibagi dua. Yakni, 32 juta orang digratiskan dan 75 juta lainnya mengakses secara mandiri.
Total anggaran vaksinasi yang disiapkan pemerintah untuk 2021, berdasarkan rencana awal mencapai Rp60,5 triliun. Perinciannya, Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19, Rp3,7 triliun untuk penerapan imunisasi, dan Rp 1,3 triliun untuk pengadaan sarana prasarana laboratorium dan litbang. (Knu)
Baca Juga:
Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan
