Andika Pratama
MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan sedang menangani 94 kasus kebocoran data pribadi sejak 2019 hingga 2023.
Dari jumlah itu, sebanyak 62 kasus di antaranya terkait penyelenggara sistem elektronik atau PSE swasta, sementara 32 kasus lainnya terkait dengan PSE pemerintah.
Baca Juga
Cak Imin Minta Pemerintah Fokus Entaskan Kemiskinan di 16 Provinsi
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong Kemkominfo serius menangani 94 kasus kebocoran data pribadi sejak 2019 hingga 2023.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga meminta Kemkominfo untuk lebih tegas menindak pelaku pembobol data.
"Saya minta kasus kebocoran data ini lebih serius lagi ditangani. Pelaku-pelakunya juga harus ditindak tegas, jangan cuma diberi teguran. Bahaya sekali kalau data kita dengan mudah diakses orang lain lho," kata Cak Imin dikutip Rabu (14/6).
Baca Juga
Cak Imin Minta MK Investigasi Soal Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu Tertutup
Kasus kebocoran data, kata Cak Imin, bukan kali ini terjadi. Dia mengingatkan bahwa Indonesia sudah memiliki Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
"Ini sudah berulang kali. Dan saya harap Kominfo memperkuat lagi sistem perlindungan data pribadi," ujarnya.
Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai implementasinya masih rendah lantaran kasus kebocoran data masih saja terjadi.
"Kita ini sudah punya payung hukum yang bagus, (yaitu) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saya minta ini betul-betul diterapkan, pemerintah harus memastikan implementasi Undang-undang ini dengan baik," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Erick Thohir Menguat Jadi Cawapres, PKB Tetap Pede Cak Imin yang Dipilih Prabowo
