Cagub Jateng yang Diusung Gerindra Punya Harta Rp 10,2 Miliar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juli 2024
Cagub Jateng yang Diusung Gerindra Punya Harta Rp 10,2 Miliar

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi, Selasa (18/8). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Ahmad Luthfi, sebagai calon gubernur (Cagub) di Pilkada Jateng 2024.

Ahmad Luthfi disebut akan pensiun dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Polda Jateng guna mempersiapkan diri berlaga dalam kontestasi Pilkada Jateng.

Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, yang dilihat MerahPutih.com, Selasa (23/7), Luthfi terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 20 Maret 2024.

Baca juga:

Profil Irjen Achmad Luthfi, Cagub Jawa Tengah yang Diusung Gerindra

Dalam LHKPN yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, ia tercatat memiliki harta Rp 10,2 miliar yang terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak.

Untuk harta tidak bergerak, jenderal bintang 2 itu memiliki 2 bidang tanah dan bangunan dengan nilai total mencapai Rp 6,3 miliar. Tanah dan bangunan milik Luthfi itu berada di Surakarta dan Sukoharjo.

Baca juga:

Gerindra Sebut Irjen Ahmad Luthfi akan Pensiun untuk Siapkan Diri di Pilgub Jateng

Sedangkan untuk harta bergerak, ia memiliki Mobil Toyota Jeep tahun 1982 Rp100.000.000; Mobil Honda CRV tahun 2010 Rp200.000.000; Motor Harley Davidson tahun 2013 Rp35.000.000.

Kemudian Luthfi tercatat memiliki Mobil Toyota Hardtop tahun 1984 Rp250.000.000; Mobil Toyota Hardtop tahun 1980 Rp250.000.000; dan Mobil Toyota Hardtop tahun 1966 Rp100.000.000.

Luthfi juga memiliki kas dan setara kas mencapai Rp 3 miliar lebih. Dengan demikian total harta kekayaan Ahmad Luthfi senilai Rp10.268.497.662. (Pon)

#Kapolda Jateng #Gerindra #Partai Gerindra #Ahmad Luthfi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Pengajuan nama calon Deputi Gubernur BI sepenuhnya berasal dari Gubernur BI sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gerindra pun menggelar sidang mahkamah kehormatan untuk memproses status keanggotaannya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Indonesia
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Prasetyo Hadi menambahkan Thomas sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Indonesia
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Semua calon yang diajukan melalui surat Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan, termasuk melepas keanggotaan di partai politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
UMP Jawa Tengah 2026 Naik Jadi Rp 2,32 Juta, UMK 35 Daerah Sudah Ditetapkan
UMP Jawa Tengah 2026 naik menjadi Rp 2,32 juta. Kemudian, UMK di 35 Kabupaten/Kota kini sudah ditetapkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
UMP Jawa Tengah 2026 Naik Jadi Rp 2,32 Juta, UMK 35 Daerah Sudah Ditetapkan
Indonesia
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, terancam dipecat Gerindra. Hal itu setelah ia memutuskan berangkat umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Bagikan