Cabut Izin SPBU Yang Jual Pertalite Pada Pengendara Mobil Mewah

MerahPutih.com - Data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), ternyata 80 persen kompensasi Pertalite dinikmati masyarakat mampu.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyarankan distribusi BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar disarankan diarahkan.

Baca Juga:

Ekonomi Rakyat akan Jatuh jika Harga BBM Naik

"BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (26/8).

Data Susenas mencatat dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), sebesar 86 persen atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha.

Dari Rp80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen diantaranya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang tidak mampu.

Sedangkan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4 triliun sebanyak 11 persen atau Rp15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89 persen atau Rp127,6 triliun dinikmati dunia usaha.

"Dan untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itu pun 95 persen adalah rumah tangga mampu. Hanya 5 persen rumah tangga tidak mampu yang menikmati Solar subsidi," katanya.

Sofyano menilai upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran diantaranya melalui penyesuaian harga Pertalite sebagai hal yang bisa diterima.

Namun, kebijakan tersebut seperti buah simalakama, di satu sisi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, di sisi berbeda, meski bisa mengurangi beban anggaran, namun menaikkan harga Pertalite juga belum tentu menutup harga keekonomian.

"Makanya, harus ada kemauan politik untuk menetapkan siapa yang berhak atas BBM bersubsidi. Tujuannya itu tadi, agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," katanya.

Ia menyarankan, harus ada ketegasan dalam distribusi BBM Bersubsidi misal kendaraan-kendaraan mewah tidak boleh menggunakan BBM subsidi.

"Jadi jika ada SPBU yang menjual Pertalite kepada mobil mewah, cabut saja izinnya. Dengan begitu maka subsidi BBM akan lebih tepat sasaran. Karena lebih mudah mengontrol SPBU daripada pemilik kendaraan mewah," ujar Sofyano. (Asp)

Baca Juga:

Ketua Banggar DPR Dorong Subsidi BBM Dialihkan Jadi BLT