Cabut Izin SPBU Yang Jual Pertalite Pada Pengendara Mobil Mewah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Agustus 2022
Cabut Izin SPBU Yang Jual Pertalite Pada Pengendara Mobil Mewah

SPBU. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), ternyata 80 persen kompensasi Pertalite dinikmati masyarakat mampu.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyarankan distribusi BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar disarankan diarahkan.

Baca Juga:

Ekonomi Rakyat akan Jatuh jika Harga BBM Naik

"BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (26/8).

Data Susenas mencatat dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), sebesar 86 persen atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha.

Dari Rp80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen diantaranya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang tidak mampu.

Sedangkan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4 triliun sebanyak 11 persen atau Rp15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89 persen atau Rp127,6 triliun dinikmati dunia usaha.

"Dan untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itu pun 95 persen adalah rumah tangga mampu. Hanya 5 persen rumah tangga tidak mampu yang menikmati Solar subsidi," katanya.

Sofyano menilai upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran diantaranya melalui penyesuaian harga Pertalite sebagai hal yang bisa diterima.

Namun, kebijakan tersebut seperti buah simalakama, di satu sisi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, di sisi berbeda, meski bisa mengurangi beban anggaran, namun menaikkan harga Pertalite juga belum tentu menutup harga keekonomian.

"Makanya, harus ada kemauan politik untuk menetapkan siapa yang berhak atas BBM bersubsidi. Tujuannya itu tadi, agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," katanya.

Ia menyarankan, harus ada ketegasan dalam distribusi BBM Bersubsidi misal kendaraan-kendaraan mewah tidak boleh menggunakan BBM subsidi.

"Jadi jika ada SPBU yang menjual Pertalite kepada mobil mewah, cabut saja izinnya. Dengan begitu maka subsidi BBM akan lebih tepat sasaran. Karena lebih mudah mengontrol SPBU daripada pemilik kendaraan mewah," ujar Sofyano. (Asp)

Baca Juga:

Ketua Banggar DPR Dorong Subsidi BBM Dialihkan Jadi BLT

#BBM Bersubsidi #Subsidi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Purbaya Tegaskan Inflasi Terkendali, BBM Bersubsidi Naik Baru Bakal Melonjak
Upaya pemerintah dalam mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak geopolitik turut meredam lonjakan inflasi, khususnya di sektor energi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Purbaya Tegaskan Inflasi Terkendali, BBM Bersubsidi Naik Baru Bakal Melonjak
Indonesia
Pengawasan Penjulan BBM Bersubsidi Bakal Diperketat, Inidikasi Terjadi Jual Beli Barcode
Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pelansiran, yaitu pengisian BBM subsidi berulang oleh kendaraan tertentu untuk kemudian diperjualbelikan kembali.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pengawasan Penjulan BBM Bersubsidi Bakal Diperketat, Inidikasi Terjadi Jual Beli Barcode
Indonesia
Intelijen TNI dan Polri Dikerahkan Pantau Pupuk Bersubsidi
Pada akhir 2025, PT Pupuk Indonesia terpaksa mencabut izin empat kios atau Penerima Pada Titik Serah (PPTS) yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Gorontalo
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 April 2026
Intelijen TNI dan Polri Dikerahkan Pantau Pupuk Bersubsidi
Indonesia
Harga LPG 12 Kg Meroket, Pemprov DKI Jakarta Jamin Stok Aman Terkendali
Pemerintah mengantisipasi potensi migrasi pengguna gas nonsubsidi ke LPG subsidi 3 kg dengan memperketat pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 April 2026
Harga LPG 12 Kg Meroket, Pemprov DKI Jakarta Jamin Stok Aman Terkendali
Indonesia
Kurangi Beban Subsidi BBM, Pengamat Usulkan Insentif Tukar Tambah Kendaraan Listrik
Insentif kendaraan listrik dinilai tetap penting sebagai langkah strategis. Dari sisi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 April 2026
Kurangi Beban Subsidi BBM, Pengamat Usulkan Insentif Tukar Tambah Kendaraan Listrik
Indonesia
Stok LPG di Jateng Aman, Ahmad Luthfi Tegaskan Distribusi Subsidi Harus Tepat Sasaran
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginspeksi distribusi LPG di Karanganyar. Ia menegaskan, distribusi subsidi harus tepat sasaran.
Soffi Amira - Kamis, 09 April 2026
Stok LPG di Jateng Aman, Ahmad Luthfi Tegaskan Distribusi Subsidi Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap menghadapi krisis energi global. Subsidi BBM tetap diberikan untuk 80 persen rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Berita Foto
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 April 2026
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Indonesia
BBM Enggak Naik Pas Krisis Global, Pengamat Unpad Sebut Pemerintah Tengah Jaga Inflasi
Pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina
Angga Yudha Pratama - Selasa, 31 Maret 2026
BBM Enggak Naik Pas Krisis Global, Pengamat Unpad Sebut Pemerintah Tengah Jaga Inflasi
Indonesia
Stok BBM Disebut Aman, Dasco Pastikan Harga Belum Berubah per April 2026
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan tidak ada kenaikan harga BBM per April 2026. Masyarakat pun diminta tetap tenang.
Soffi Amira - Selasa, 31 Maret 2026
Stok BBM Disebut Aman, Dasco Pastikan Harga Belum Berubah per April 2026
Bagikan