BW Bakal Bantu Pemprov DKI Klarifikasi Kasus Reklamasi

MerahPutih.com - Ketua Komite Pencegahan Korupsi (PK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Bambang Widjojanto atau BW mengatakan, pihaknya siap membantu penegak hukum terkait kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Namun, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut mengaku, pihaknya hanya membantu penegakan hukum bukan berupa aspek penindakannya.

"Kita akan membantu penegakan hukum. Itu nanti yang sudah masuk di ranah penindakan jadi urusannya penegak hukum. Gak bisa masuk ke situ. Bahwa mungkin klarifikasi yang perlu dibantu, ini bisa saja, cuma kita tidak terlibat proses penindakan," ujar Bambang di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Lebih dalam, Bambang mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu masalah proyek reklamasi pantai utara Jakarta itu. "Kita akan mempelajari," jelas Bambang.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah mencabut dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantas Utara Jakarta (RTKS) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Usulan pencabutan dua Raperda ini sudah dikirimkan Anies ke Bapemperda DPRD DKI pada 22 November 2017 lalu. Pasalnya, moratorium reklamasi pantai Utara Jakarta sudah dicabut oleh pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (Asp)