Bupati Indramayu Lepas 366 Calon Jemaah Haji Kloter Kedua

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 05 Juni 2023
Bupati Indramayu Lepas 366 Calon Jemaah Haji Kloter Kedua

Calon jemaah haji Kabupaten Indramayu kloter yang kedua. Foto: Diskominfo Indramayu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bupati Indramayu Nina Agustina kembali melepas calon jemaah haji (calhaj) Kloter 1008/08 KJT di Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (5/6).

Pelepasan calhaj ini adalah pemberangkatan Kloter yang kedua di Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan menuju Embarkasi Haji Indramayu sejumlah 374 jemaah, terdiri dari 366 jemaah Calon Haji dan 8 petugas.

Baca Juga

Kemenag Tagih Komitmen Maskapai soal Jadwal Penerbangan Jemaah Haji

Bupati Nina mengatakan, hari ini merupakan momen yang sangat istimewa bagi calhaj, karena sebentar lagi akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji yang merupakan salah satu dari lima rukun islam.

"Kloter 1008 ini adalah kloter kedua dari indramayu yang akan diberangkatkan," tuturnya di Indramayu, Senin.

Nina menyampaikan, pada Sabtu (3/6), sempat melakukan video call dengan salah satu jamaah Haji Indramayu di Tanah Suci.

“Alhamdulillah mereka sangat bahagia dan dalam kondisi yang sehat, Insya Allah bapak ibu yang ada di sini juga akan segera berada ke Baitullah,” ucapnya.

Politisi PDIP ini menyebutkan, pada pemberangkatan haji tahun 2023 ini para calon jamaah haji sudah dapat menggunakan embarkasi haji di Indramayu. Hal Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi wong dermayu, karena setelah sekian lama akhirnya embarkasi haji Indramayu boleh difungsikan.

“Setelah calon jemaah haji mengikuti pelepasan di pendopo, bapak ibu akan ke embarkasi haji di Lohbener dan nantinya akan berangkat ke tanah suci dari Bandara Kertajati, jadi tidak perlu ke embarkasi di Bekasi dan juga bandara Soekarno Hatta,” ujarnya

Baca Juga

Jemaah Haji Tertua Dari Bali Berusia 103 Tahun

Nina menjelaskan terkait embarkasi Haji Indramayu, bahwa Pemkab Indramayu telah menghibahkan tanah seluas 7,8 hektare untuk embarkasi di Lohbener pada tahun 2019.

Adapun pada tahun 2022 telah dilakukan pembebasan tanah seluas 1,9 hektare dan saat ini masih proses sertifikasi kemudian direncanakan pada perubahan anggaran tahun 2023, akan diusulkan lagi kurang lebih 3 hektare.

"Jika semua berjalan lancar, total hibah tanah yang diberikan Pemkab Indramayu untuk embarkasi haji yaitu seluas 12 hektare," ujarnya.

Nina berharap dengan adanya embarkasi Haji di Indramayu dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat di Kota Mangga (julukan untuk Kabupaten Indramayu) itu.

"Mudah-mudahan kehadiran embarkasi Haji ini dapat memberi banyak manfaat untuk masyarakat Indramayu, khususnya dalam rangka peningkatan perekonomian," jelasnya. (Mauritz/Cirebon).

Baca Juga

Belasan Calon Haji Embarkasi Solo Gagal Berangkat Haji

#Jemaah Haji #Calon Jemaah Haji #Indramayu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Biaya Haji 2026 Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, Dahnil Anzar: Turun Berkat Instruksi Prabowo
Biaya haji 2026 seharusnya naik Rp 2,7 juta. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Danhil Anzar mengatakan, biaya tersebut turun berkat Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Biaya Haji 2026 Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, Dahnil Anzar: Turun Berkat Instruksi Prabowo
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
Legalisasi Perjalanan Umrah Mandiri Jangan Timbulkan Korban di Lapangan
Jika skema umrah mandiri dibiarkan tanpa regulasi turunan yang jelas, maka manfaat ekonominya bisa lari ke luar negeri. Sedangkan industri perjalanan umrah nasional kehilangan daya saing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
Legalisasi Perjalanan Umrah Mandiri Jangan Timbulkan Korban di Lapangan
Indonesia
DPR Harap Kementerian Haji Tak Tutupi Penetapan BPIH, Bongkar Semua Agar Jemaah Tak Rugi
Prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam penentuan biaya perjalanan haji
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
DPR Harap Kementerian Haji Tak Tutupi Penetapan BPIH, Bongkar Semua Agar Jemaah Tak Rugi
Indonesia
Jemaah Haji Indonesia Membanjir Namun Turis Arab yang Mampir Secuil, Kemenhaj Paksa Kemenpar Gerak Cepat Promosi di Saudi
Tujuan utama dari Perpres ini adalah mempermudah koordinasi antarlembaga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Jemaah Haji Indonesia Membanjir Namun Turis Arab yang Mampir Secuil, Kemenhaj Paksa Kemenpar Gerak Cepat Promosi di Saudi
Indonesia
Protes Amphuri Munculnya Legalisasi Umrah Mandiri di Indonesia
Sektor umrah dan haji diklaim selama ini menyerap lebih dari 4,2 juta tenaga kerja, mulai dari pemandu ibadah, penyedia perlengkapan, hingga pelaku UMKM di daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Protes Amphuri Munculnya Legalisasi Umrah Mandiri di Indonesia
Indonesia
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Bagikan