Buntut Dugaan Beras Oplosan, DPRD DKI Jakarta Panggil Food Station

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta bakal memanggil PT Food Station Tjipinang Jaya buntut adanya dugaan pengoplosan beras premium dengan beras medium di perusahaan milik Pemprov itu.

Tujuan dari pemanggilan pemanggilan itu untuk meminta penjelasan tentang mutu beras yang dijual Food Station selama ini.

“Kita akan segera mengadakan rapat kerja dengan Food Station di Komisi B dalam rangka menyikapi isu tersebut," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco, Jumat (18/7).

Jika PT. Food Station Tjipinang Jaya terbukti mengoplos beras dengan mutu di bawah premium, sambung Baco, maka Pemprov DKI harus memberikan sanksi tegas.

Baca juga:

Beras Oplosan Bikin Masyarakat Tertipu, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

Diketahui, saat ini Pemprov DKI masih menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan pihak kepolisian dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kita akan cari fakta yang sebenarnya, dan kalau benar terjadi, akan kita tindak untuk memberikan efek jera," paparnya.

Politikus Golkar ini tak ingin masyarakat dirugikan akibat beras yang dibeli dengan harga premium namun yang didapatkan justru beras dengan mutu standar medium.

"Pemprov DKI concern akan hal ini, intinya jangan sampai masyarakat dirugikan," tutur Baco.

Baca juga:

Soal Beras Oplosan, DPRD DKI Ingatkan BUMD Mandat Utama, Tidak Sekadar Kejar Profit

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono mengatakan, sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium independen.

Hasil pengujian menunjukkan, bahwa beberapa merek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi persyaratan mutu sebagai beras premium sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ditemukan bahwa produk tersebut dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga:

Dugaan Pengoplosan Beras, Gubernur Pramono Diminta Nonaktifkan Pimpinan Food Station

Kementan juga menyoroti informasi lain yang beredar di media terkait dugaan praktik pengoplosan beras di Pasar Induk Beras Cipinang.

Seorang pedagang mengungkap adanya pesanan 10 ton beras dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang dikemas dalam 2.000 karung berukuran lima kilogram.

Setiap karung berisi campuran berbagai jenis beras, diduga untuk menekan harga dan meraup keuntungan lebih besar.

"Kami mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak terkait untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk. Daripada sibuk menangkis isu di media, kami ingin melihat langkah nyata untuk memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat," tegas Arief.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga mengungkapkan hasil investigasi yang dilakukan bersama Satgas Pangan.

Ditemukan sebanyak 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium.

"Kami tidak akan menolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral," ucap Menteri Amran (Asp)