BUMN Terbelit Banyak Masalah, Politikus PDIP Kritik Jargon AKHLAK

MerahPutih.com - Jargon AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang menjadi tagline Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir dinilai masih jauh dari implementasi.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyoroti jargon yang digunakan oleh Kementerian BUMN era Erik Thohir. Menurutnya, jargon tersebut masih jadi slogan kosong.

Baca Juga:

Stafsus BUMN Bantah Keterlibatan Erick Thohir dalam Permainan Tes PCR

"Dari sisi konsep atau di atas kertas tagline AKHLAK sangat bagus. Dan cukup relevan," kata Darmadi kepada wartawan, Minggu, (7/11).

Ia menilai, tagline tersebut bertolakbelakang dengan kondisi beberapa BUMN yang terbelit sejumlah persoalan termasuk persoalan pucuk pimpinannya yang diduga ikut terlibat bisnis PCR.

"Kenyataannya tagline itu seperti slogan kosong saja. Faktanya banyak BUMN kolaps. Kondisi itu terjadi tentu saja karena budaya korupsinya masih cukup kental," tegas dia.

Menurut Darmadi, sepanjang tidak ada komitmen yang kuat terhadap perbaikan sistem, maka sepanjang itu pula BUMN dengan slogan apapun akan tetap terjebak dalam budaya korupsi.

"Pemimpinnya saja kini diduga ikut bisnis alkes. Inikan istilahnya seperti menepuk air dalam dulang memercik ke muka sendiri. Bagaimana mau menerapkan konsep AKHLAK kalau pucuk pimpinannya saja tak transparan," ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan, slogan AKHLAK mestinya jadi pedoman jajaran BUMN dalam melaksanakan tugasnya.

"AKHLAK itu nilai-nilai yang dianut. Nilai Yang dianut (Shared Value) itu masuk dalam salah satu dari Mc Kinsey 7S Framork, keberhasilan BUMN mutlak juga harus diikuti 6S lainnya" imbuhnya.

Legislator dapil DKI Jakarta III ini meminta Kementerian BUMN membumikan nilai-nilai ini ke seluruh perusahaan pelat merah.

"Jangan sampai tagline AKHLAK jadi slogan saja tanpa implementasi yang konkret dan terukur," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

PKS Nilai Usul Golkar soal Pembubaran Kementerian BUMN Mengada-ada