Bulan Bung Karno jadi Momentum Megawati Berikan Tiket Capres untuk Puan
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Jakarta, Senin (9/1/2023). ANTARA/Syaiful Hakim
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) belum mengumumkan nama capres yang akan diusung pada gelaran Pilpres 2024. Meski disebut sudah mengantongi nama capres dari PDIP, Megawati Soekarnoputri masih menutup rapat sosok tersebut.
Belum diumumkannya capres dari PDIP mengindikasikan Megawati masih memberikan kesempatan kepada Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan pupularitasnya hingga Juni 2023 mendatang.
Baca Juga
Dalam pidatonya di acara HUT ke-50 PDIP, Megawati menyatakan partainya akan menggelar konsolidasi akbar yang melibatkan ribuan kader bertepatan dengan peringatan Bulan Bung Karno pada 1 Juni 2023.
"Di situlah kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket capres kepada Puan Maharani," kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (12/1).
Apalagi, lanjut Ginting, pendaftaran bakal capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru bisa dilakukan pada November 2023 mendatang. Sehingga masih ada waktu sekitar sembilan bulan bagi Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya.
Menurutnya, Puan Maharani adalah putri mahkota yang dipersiapkan Megawati untuk meneruskan trah Sukarno bersama dengan putra mahkota Prananda Prabowo.
Ia menilai, kecil kemungkinan Megawati akan memberikan tiket capres kepada Ganjar Pranowo walau elektabilitas dan popularitasnya cukup tinggi.
"Wajar dan logis jika Mega menyiapkan putri mahkota dan putra mahkota untuk bakal capres maupun meneruskan kepemimpinan di PDIP," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu.
Baca Juga
Apalagi, kata dia, Presiden ke-5 RI itu sudah memimpin partainya selama 30 tahun. PDI dan PDIP merupakan reinkarnasi politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas Sukarno pada 1927.
Idealnya, kata Ginting, setelah Megawati memimpin PDI dan PDIP selama 30 tahun, dalam waktu dekat mesti menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
"Apalagi usia Megawati tahun ini sudah 76 tahun. Usia yang hampir sama saat Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Jangan lupa pula usia harapan hidup orang Indonesia saat ini sekitar 71-72 tahun. Jadi saatnya Megawati turun dari gelanggang politik," jelas dia.
Menurut Ginting, Megawati belajar dari kekurangan Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto yang tidak menyiapkan putra dan putri mahkota. Pasalnya, Megawati baru bisa tampil sebagai figur politik setelah sekitar 25 tahun ayahnya lengser dari kursi kepresidenan.
"Mungkin bagi Megawati inilah to be or not to be. Jadi atau tidak jadi, sekaranglah waktunya menaikkan Puan dan Prananda," papar Ginting.
Ia juga melihat saat perayaan HUT ke-50 PDIP, Prananda ditempatkan duduknya berdampingan dengan Presiden Jokowi. Prananda juga menjadi semacam ketua penilai partai terhadap para kader PDIP untuk capres 2024 mendatang.
"Dari sini saja sudah jelas, kunci PDIP ada di tangan Megawati, Puan, dan Prananda. Bukan pada Jokowi maupun Ganjar. Megawati juga sudah buat garis demarkasi, urusan penentuan capres ada pada dirinya secara mutlak," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat