BTN Butuh Rp 80 Triliun Buat Salurkan 800 Ribu Unit Rumah Bersubsidi

MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud. PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membutuhkan dana senilai Rp 80 triliun untuk mewujudkan target program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 800 ribu unit.

"Ini belum keputusan, tapi kajiannya kurang lebih Rp 70 triliun sampai Rp 72 triliun dari sisi pemerintah. Jadi, bank harus menyiapkan Rp 80 triliun, kalau formatnya masih FLPP," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (29/11).

Target KPR FLPP sebanyak 800 ribu unit rumah diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Target penyaluran KPR FLPP dari yang sebelumnya 200 ribu unit bisa naik menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

Baca juga:

Jokowi Groundbreaking Kantor BTN di IKN

Nixon menyambut baik rencana Menteri Ara meningkatkan kuota FLPP dan berharap target tersebut dapat menjadi keputusan resmi. Di mana, diskusi teknis mengenai rencana itu masih berlangsung, termasuk soal model pendanaan.

Rencananya, 50 persen pendanaan berasal dari pemerintah dan 50 persen dari likuiditas bank. Skema ini yang menjadi acuan BTN dalam menentukan perkiraan dana yang dibutuhkan bank untuk mengakomodasi kebutuhan target 800 ribu unit rumah KPR FLPP.

Terkait likuiditas bank sendiri, BTN bakal mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), penerbitan obligasi, serta menjajaki pinjaman luar negeri. Likuiditas yang diperoleh dari obligasi dan pinjaman ditargetkan dapat mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun pada tahun depan.

"Kami juga lagi bicara dengan pemerintah supaya hal-hal terkait likuiditas dapat dibantu. Kami juga mengusulkan kalau bisa penerbitan obligasi bisa dijamin pemerintah agar lebih murah buat kami," katanya. (*)