Frengky Aruan
MerahPutih.com - Pemerintah mulai mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) sejumlah Rp 600 ribu. Namun, jumlah uang segitu dianggap terlalu kecil bagi kelompok pekerja.
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, dalam jangka pendek, BSU ini memang bisa menghindarkan keluarga dari kelumpuhan daya beli total.
“Namun dalam lanskap ekonomi yang lebih luas, kita perlu jujur, bantuan ini tidak cukup untuk mengangkat keluarga pekerja dari jurang kerentanan,” kata Achmad dalam keterangannya dikutip Kamis (26/6).
Achmad berujar, bantuan ini memang penting sebagai bentuk respons darurat, namun tidak menyentuh akar persoalan yang lebih luas. Seperti melonjaknya biaya hidup, tekanan inflasi barang pokok, dan stagnasi pendapatan riil pekerja.
“Apalagi ketika kita menyadari bahwa inflasi tak sekadar angka. Ia adalah realitas sosial,” ungkap Achmad.
Achmad melihat, BSU Rp 600 ribu hanya mampu menjadi tambalan sementara, bukan pelindung permanen.
“Negara tidak cukup hanya hadir memberi uang, tetapi harus memastikan rakyat bisa hidup layak dari hasil kerjanya,” tutur Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.
Baca juga:
Data Belum Valid, BSU tak Langsung Cair Keseluruhan, Pekerja Diminta Sabar
BSU dianggap Achmad hanya memberikan kelegaan sesaat, namun sejatinya tidak bisa hanya mengandalkan bantuan tunai sebagai solusi jangka panjang.
Tugas pemerintah seharusnya lebih dari sekadar membagikan ember air di tengah kekeringan seperti pemerintah harus membangun sistem irigasi yang mampu mengairi seluruh ladang kehidupan rakyat.
“Kita harus mengakhiri paradigma bahwa rakyat hanya perlu dibantu ketika krisis. Negara harus hadir setiap waktu, tidak hanya ketika berita buruk muncul di media,” tutur dia.
Achmad menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi produktif seperti pelatihan kerja, insentif bagi pengusaha yang menaikkan upah riil, serta dukungan terhadap koperasi dan usaha kecil bisa menjadi strategi jangka menengah untuk mengangkat martabat ekonomi kelas pekerja.
Dan yang tak boleh dilupakan adalah keadilan dalam akses layanan dasar. Pendidikan dan kesehatan adalah pengeluaran terbesar rumah tangga miskin.
“Jika dua sektor ini bisa diakses secara gratis atau terjangkau, maka ruang fiskal rumah tangga untuk konsumsi lainnya akan terbuka,” tutup Achmad. (Knu)
