P Suryo R
HAKIM federal di Brasil memerintahkan penangguhan sementara aplikasi pengirim pesan Telegram pada April lalu. Langkah tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya negara melawan peningkatan kekerasan di sekolah.
Belakangan ini, beberapa pengguna Telegram di Brasil mengatakan mereka tidak bisa lagi menggunakan aplikasi perpesanan setelah operator lokal mematuhi keputusan tersebut. Google dan Apple juga diperintahkan untuk memblokir aplikasi tersebut.
Baca Juga:
"Fakta yang ditunjukkan oleh otoritas polisi mengarah pada tujuan yang jelas dari Telegram untuk tidak bekerja sama dalam penyelidikan ini," pernyataan dari Kepolisian Federal Brasil yang dikutip dari AP News.
Kepolisian mengonfirmasi bahwa dorongan untuk memblokir Telegram sudah berjalan. Hakim juga telah menaikkan denda harian untuk ketidakpatuhan menjadi satu juta reais (sekitar USD200 ribu atau Rp2,9 miliar), dari 100 ribu reais sebelumnya. Hingga saat ini, belum ada komentar dari pihak Telegram terkait pemblokiran dan denda tersebut.
Perkembangan itu terjadi ketika Brasil menghadapi gelombang di sekolah. Salah satu serangan pada November, seorang pria dengan pin swastika disematkan di rompinya menembak dan menewaskan empat orang. Peristiwa itu melukai 12 lainnya di kota kecil Aracruz, negara bagian Espírito Santo.
Baca Juga:
Tips Terlindungi dari Penipuan Phishing dan Sniffing di Telegram
Brasil menyaksikan hampir dua lusin serangan atau kekerasan di sekolah sejak tahun 2000. Setengahnya terjadi dalam 12 bulan terakhir, termasuk pembunuhan empat anak di pusat penitipan anak pada 5 April lalu.
Maka itu, Pemerintah Federal Brasil telah berusaha untuk membasmi kekerasan di sekolah dengan fokus khusus pada pengaruh media sosial yang dianggap jahat. Tujuannya adalah untuk mencegah insiden lebih lanjut, terutama membuat platform bertanggung jawab karena gagal menghapus konten yang memicu kekerasan.
Berbicara pada pertemuan 18 April, Hakim Agung Alexandre de Moraes menyebutkan media sosial sebagai ‘tanah tak bertuan’ karena pengguna masih dapat melakukan tindakan dan ucapan yang ilegal dalam kehidupan nyata, dan peraturan tersebut diperlukan. Maka, ia merasa peraturan tersebut diperlukan. Presiden Lula da Silva pun menyatakan dukungannya terhadap regulasi soal media sosial. (vca)
Baca Juga:
