BPS Sebut Indek Kepuasan Haji 2024 Sangat Memuaskan, Berkat Formula Kemenag 4-3-5

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 24 September 2024
BPS Sebut Indek Kepuasan Haji 2024 Sangat Memuaskan, Berkat Formula Kemenag 4-3-5

Jemaah haji Indonesia secara bergelombang mulai meninggalkan kawasan Mina menuju hotel masing-masing, Selasa (18/6/2024). (ANTARAFOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2024 sangat memuaskan yaitu mencapai angka 88,20.

"Indeks Kepuasan Jemaah Haji 88,20, secara umum kalau di atas 85 itu masuk kategori sangat memuaskan," kata Direktur Sistem Informasi Statistik BPS Joko Parmiyanto dalam keterangannya, Senin (23/9).

Berdasarkan hasil survei, kenaikan indeks terjadi di semua layanan. Layanan bus shalawat berada paling atas, petugas haji juga paling banyak diapresiasi oleh jemaah. "Perannya selalu ada di hampir semua layanan," jelas Joko.

Tak hanya itu, kemampuan ketua kelompok terbang (kloter) juga banyak disorot jemaah haji. Mereka mengapresiasi karena bisa mendapatkan petugas haji yang sigap. "Ini juga mungkin didukung dengan keberadaan Kawal Haji," imbuhnya.

Baca juga:

Pansus Haji DPR Jadwalkan Pemanggilan Ulang Menag Yaqut

Joko menjelaskan, survei dilakukan dengan pengisian kuesioner secara mandiri atau self enumeration. Selain itu juga dilakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data kualitatif guna memperkaya informasi dan mengamati fasilitas, serta proses pelayanan yang diterima jemaah.

“Alokasi sampel dilakukan pada 14.400 haji di tujuh titik pengamatan, yakni Bandara Madinah kedatangan, Bandara Jeddah kedatangan, Madinah gelombang satu, Makkah Pra-Armuzna, Armuzna, Makkah Pasca-Armuzna dan Madinah gelombang dua,” ujar dia.

Joko menuturkan, berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan Kemenag mampu mendongkrak IKJHI yang sempat turun pada 2023. Pada 2023, IKJHI sempat turun, meskipun saat itu masih dalam kategori sangat memuaskan. "Terbukti, melalui inovasi-inovasi yang disebut Kemenag sebagai formula 4-3-5, mampu mendongkrak IKJHI tahun ini. Jemaah sangat puas," sambungnya.

Joko menyampaikan, indeks kepuasan jemaah haji selama lima tahun sejak 2019 hingga 2024 umumnya mengalami kenaikan, namun sempat mengalami penurunan di tahun 2023.

Baca juga:

Menag Klaim Belum Pernah Dapat Surat Panggilan dari Pansus Haji

“Tahun 2019 indeks kepuasan ada di angka 85,91, kemudian tahun 2020 hingga 2022 sempat ditiadakan karena COVID-19, dan tahun 2022 indeks kepuasan ada di angka 90,45. Di tahun 2023 sempat menurun menjadi 85,83, dan tahun 2024 ini kembali meningkat jadi 88,20,” paparnya.

Kemenag sendiri menjabarkan skema 4-3-5 yakni Empat Perdana di Haji 2024, tiga pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, dan lima inovasi haji 2024.

4 hal terkait serba perdana di haji 2024 ini adalah pertama, layanan fast track di tiga embarkasi, selain Bandara Soetta, sekarang, jemaah juga mendapatkan layanan fast track di Bandara Adi Sumarmo Solo, dan Bandara Juanda Surabaya.

Baca juga:

Menag Mangkir lagi, Anggota Pansus Haji Sebut sebagai Pelecehan terhadap DPR

Kedua, pertama kali dalam kuota normal, layanan katering diberikan secara penuh selama jemaah selama di Makkah. Ketiga, pertama juga dalam sejarah Indonesia, mendapatkan kuota tambahan hingga 20.000 jemaah. Ini bagian dari upaya diplomasi dan kedekatan pembicaraan yang dilakukan Presiden Jokowi kepada Raja Salman dan pangeran Muhammad Bin Salman. Keempat, skema Murur juga peratama kali diterapkan dengan terencana dan sistematis.

3 Pengembangan Ekosistem Potensi Ekonomi Haji tersebut adalah, Pertama, ekspor bumbu nusantara, pengiriman daging dam petugas dan jemaah dalam bentuk kemasan daging olahan dan Ketiga, mulai tahun ini, Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan katering Jemaah haji Indonesia.

5 Inovasi Haji 2024. Lima inovasi tersebut adalah pertama, transformasi digital dalam melakukan recriutmen petugas. Kedua, penggunaan aplikasi kawal haji, untuk memberikan ruang bagi jemaah dan warga jemaah bahkan masyarakat secara umum untuk bisa menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah.

Ketiga, safari wukuf lansia non mandiri dan disabilitas dengan persiapan yang lebih matang dari aspek akomodasi, petugas maupun layanan konsumsi. Keempat, penggunaan IPS (international Pattient Summary) atau riwayat kesehatan jemaah haji pada kartu jemaah haji. Kelima, penyederhanaan proses tunda atau batal visa. Untuk optimaliasasi penggunaan kuota haji.

#Ibadah Haji #Haji Mukri #Jemaah Haji
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kampung Haji Indonesia Diyakini Turunkan Biaya Haji
Biaya haji reguler tahun lalu berkisar di angka Rp 89,4 juta, angka itu turun dari periode sebelumnya Rp 93,4 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Kampung Haji Indonesia Diyakini Turunkan Biaya Haji
Indonesia
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berencana membahas instruksi itu pada Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini dengan DPR.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Indonesia
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Pemerintah Indonesia sedang menambah lahan yang bakal dijadikan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Indonesia
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
KPK mulai menyasar masalah katering yang menjadi salah satu temuan penting Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Berita Foto
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Indonesia
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Indonesia
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Aturan baru akan memastikan kesetaraan dalam pembayaran maupun nilai manfaat bagi jemaah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Indonesia
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Indonesia
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Bagikan