Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

BPK RI Lakukan Koordinasi Soal Proyek 35.000 MW

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Selasa, 31 Mei 2016
BPK RI Lakukan Koordinasi Soal Proyek 35.000 MW

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 30kV-150kV (Foto: pln.co.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pertemuan koordinasi terkait implementasi program 35.000 MW di Auditorium lantai 2, Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Selasa (31/5).

"Saya ingin menyampaikan bagaimana potret pembangunan listrik kita sepuluh tahun terakhir. Kami menyampaikan ini agar tidak terulang kembali hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi," ucap Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari saat pembukaan.

Menurut Sapto program unggulan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengenai kelistrikan belum bekerja secara maksimal.

"Salah satu program unggulan pada pemerintahan yang lama itu adalah program 10.000 MW. Sampai pemerintahan selesai pada 2015 itu realisasinya adalah 7.919 MW atau 79,9 persen. Pada pemerintaham ini akan ada percepatan," ujarnya.

Acara yang dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu ini diharapkan bisa memecahkan masalah yang ada pada proyek 35,000 MW. Selain itu beberapa kepala daerah juga diundang untuk memberikan pendapat. (Yni)

BACA JUGA:

  1. BPK Sebut Proyek 10.000 MW Warisan SBY Bermasalah
  2. BPK Panggil Pemerintah Jelaskan 166 Perusahaan Bermasalah Proyek
  3. Kasus RS Sumber Waras, BPK Temukan Transaksi Tunai Rp755,89 Miliar Tak Lazim
  4. Ahok Sebut BPK Ngaco, Ini Komentar Ahmad Dhani
  5. BPK Beberkan Enam Penyimpangan dalam Kasus RS Sumber Waras
#Susilo Bambang Yudhoyono #Listrik 35.000 MW #Sapto Amal Damandari #BPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
KPK buka peluang Augusz jadi justice collaborator dalam kasus dugaan suap BPK di Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Indonesia
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK selama 9 jam terkait dugaan suap audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Indonesia
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Rizaldi. Hal itu terkait dugaan hasil audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Audit Muara Enim
KPK menggeledah rumah Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi terkait dugaan suap hasil audit BPK di Pemkab Muara Enim. Penyidik menyita sejumlah bukti elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Audit Muara Enim
Indonesia
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
KPK menemukan petunjuk dugaan intervensi BPK pusat dalam kasus suap audit Pemkab Muara Enim. Hasil audit yang semula WDP diduga berubah menjadi WTP.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
KPK mengungkap dugaan suap Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Haerul Saleh disebut berada di lantai empat rumah saat kebakaran terjadi.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Bagikan