Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Politisasi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 sedang menjadi perhatian berbagai kalangan termasuk pemerintah khususnya di 270 daerah pemilihan kepala daerah serentak tahun ini.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengecam dengan tegas politisasi bantuan ini. Menurut Benny, bantuan seharusnya meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19.
Baca Juga:
Harga Tiket Mahal, Agen Bus AKAP Jarak Jauh Mengeluh Tidak Laku
"Bantuan untuk meringan beban bagi saudara kita yang terkena dampak COVID-19 lahir rasa kemanusian dan ketulusan bukan bantuan demi kepentingan politik," kata Benny dalam keterangannya, Rabu (13/5).
Benny menilai, politisasi bantuan berlawanan dengan suara hati kemanusiaan yang seharusnya tulus tanpa ada niat lain yang tersembunyi.
"Politiksasi bantuan berlawanan dengan suara hati kemanusian. Suara hati kepatuhan pada rasa kemanusian tercermin jiwa tulus dan bersih kepentingan tersembunyi," ujar Benny.
Benny menambahkan bahwa kesadaran nurani lahir dari insan yang merdeka. "Kesadaran nurani lahir insan merdeka karena gerakkan hati nurani yang terpatri tabu rasa yakni kepekaan akan suara hati untuk bergerak menolong sesama rasa kemanusian," imbuhnya.
Baca Juga:
Ketua MPR Sebut Upaya Pelonggaran PSBB Harus Sesuai Kesepakatan Pemerintah Pusat dan Daerah
Benny berharap ke depan rasa kemanusiaan yang adil dan beradap dikedepankan dalam solidaritas kemanusiaan.
"Wajah Tuhan di temukan bagi mereka yang berbagi dan membantu yang kekurangan. Melakukan karya kemanusiaan merupakan panggilan nurani," tutup Benny. (Pon)
Baca Juga:
Sekelumit Dinamika Komunikasi Publik Selama Dua Bulan Pandemi COVID-19
