Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2). Salah satu tujuan dibentuknya institusi ini adalah diharapkan dapat mendorong ekonomi Indonesia menuju target ambisius 8 persen.
Nilai total aset yang akan dikelola Danantara pun sangat masif, yaitu sekitar 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.680 triliun (kurs Rp16.310).
Untuk itu, pengelolaan Danantara haruslah berdasarkan prinsip transparansi, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas.
Baca juga:
Legislator Yakin Danantara Bukan Sekadar Investasi, Tetapi Membangun Fondasi Ekonomi Berkelanjutan
”Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan bertekad untuk memberantasnya. Oleh karena itu, Presiden harus menunjuk orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, profesional untuk memimpin Danantara,” jelas Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya, Senin (24/2).
Putu menilai bahwa dana masif yang dikelola oleh Danantara akan berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi jika tidak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional.
Hal tersebut akan kontraintuitif dengan visi Astacita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Berdasarkan berbagai laporan, Putu mengatakan potensi hasil positif oleh Danantara memberikan multiplier effect yang akan mewujudkan Indonesia Maju 2045.
Baca juga:
Resmikan Danantara, Prabowo: Perusahaan BUMN Akan Jadi Pemimpin Kelas Dunia di Sektor Masing-masing
Selain mengingatkan prinsip tata kelola pemerintahan dalam mengurus Danantara, Putu juga mengimbau pemerintah untuk memperbaiki ekspektasi ekonomi masyarakat Indonesia melalui kebijakan efisiensi yang diimplementasikan.
Menurutnya, ekspektasi ekonomi dapat memengaruhi perekonomian. Jika masyarakat berekspektasi ekonomi Indonesia baik-baik saja, maka akan terjadi belanja (spending) yang meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi.
”Pemangku kepentingan juga perlu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan efektif dan jelas, serta jujur guna menjaga kepercayaan dan semangat optimisme ekspektasi ekonomi tadi. Komunikasi kebijakan yang efektif juga mendorong ekonomi yang lebih stabil,” kata Putu.
