Muchammad Yani
LABUAN Bajo menjadi salah satu destnasi wisata yang diincara para traveler baik itu lokal maupun mancanegara. Hal itu lantaran keindahan daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) ini punya daya tariknya sendiri. Tentu dengan semakin berkembangnya pariwisata di Labuan Bajo, semakin banyak pula mata pencarian masyarakat sekitarnya.
Sayangnya, menurut Forum Masyarakat Penyelamat Wisata Manggarai Barat, peraturan Perpres Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores tidak menguntungkan pelaku UMKM.
Baca juga:
"Kehadiran BOP memperburuk kemiskinan dan memperkaya kaum elit. Segala aturan dibuatnya seakan akan rumah ini miliknya, pemilk rumah dibuat tak berdaya," kata Kordinator Forum Masyarakat Penyelamat Wisata Manggarai Barat, Raffael melalui keterangan tertulisnya, Rabu (22/7).
Guna menyebarkan penolakan ini, Forum Masyarakat Penyelamat Wisata Manggarai juga membuat kampanye di situs change.org. Di dalam kampanyenya, dijelaskan jika BOP tidak sesuai dengan Ruang Regulasi Nomor 5 tahun 1990 dan menyasar sampai Taman Nasional Komodo.
Baca juga:
Menjelajah Wisata Kawah Putih di Era New Normal Bersama Travel Trip
"Pemda setempat tidak memiliki blue print ( cetak biru) perumusan pembangunan pariwisata Labuan Bajo yang pro kepada UMKM lokal, Pemda buta mata di dalam mendesain kebijakan publik terkait peroteksi dan sekuritas Pemain lokal," tulis pada kampanye tersebut.
Hingga berita ini ditulis, kampanye yang berjudul Penolakan BOP Labuan Bajo Flores ini telah ditandatangani oleh 216 orang. Bagi kamu yang ingin ikut memberikan dukungan bisa langsung masuk ke http://chng.it/P9R7TD4KPP. (Yni)
Baca juga:
Menjelajah Wisata Kawah Putih di Era New Normal Bersama Travel Trip
