Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan tidak akan melindungi pihak yang terbukti bersalah dalam kasus beras oplosan yang melibatkan BUMD berinisial FS.
Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya mendukung keputusan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus ini.
"Kami tidak akan memberikan perlindungan kepada siapapun yang terbukti sengaja melakukan kesalahan, karena transparansi adalah hal yang krusial saat ini," ujar Pramono, Kamis (24/7).
Baca juga:
Beras Oplosan tak akan Ditarik dari Pasaran, Harga Disesuaikan
Selain kasus FS, Pramono juga menyoroti masalah subsidi pangan di lapangan. Ia mengakui bahwa banyak penerima subsidi masih kesulitan mendapatkan beras, seringkali kehabisan stok atau harus mengantre panjang.
"Kami tidak menutup mata terhadap praktik-praktik seperti ini," tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta akan terus memperketat pengawasan terhadap program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan subsidi pangan.
Baca juga:
Sebelumnya, Pramono juga telah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bersikap transparan terkait dugaan beras oplosan ini.
"apapun temuan atau arahan tidak boleh ditutup-tutupi," tegas Pramono.
