BMKG Diminta Jaga Keakuratan Peringatan DIni Terkait Cuaca Ekstrem

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 08 Juni 2024
BMKG Diminta Jaga Keakuratan Peringatan DIni Terkait Cuaca Ekstrem

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (DPR)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - DPR meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjaga keakuratan informasi mengenai peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrem yang disampaikan kepada masyarakat.

"Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk menjaga keakuratan dalam memberikan informasi peringatan dini terhadap cuaca ekstrem kepada masyarakat," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam keterangannya, Jumat (7/6).

Hal itu disampaikan Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kepala BMKG Dwikorita Karnawatidi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6).

Baca juga:

Prakiraan BMKG: Mayoritas Kota di Indonesia Berpotensi Berawan hingga Hujan pada 7 Juni

Sementara itu Kepala BMKG Dwikorita Karnawatidi mengatakan bahwa kolaborasi BMKG dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) sukses menekan angka kecelakaan pada saat cuaca ekstrem.

Kolaborasi BMKG, khususnya dengan Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Korlantas dalam program kerja Joint SOP berhasil meminimalisasi jumlah kecelakaan angkutan pada saat terjadinya cuaca ekstrem ketika musim mudik Lebaran 2024.

Berkat Joint SOP tersebut, lanjutnya, seluruh K/L terkait dapat langsung menerima peringatan dini, seperti peringatan dini mengenai potensi kemunculan cuaca ekstrem yang dikeluarkan oleh radar BMKG. Lalu, masyarakat juga dapat langsung mengakses peringatan dini tersebut melalui berbagai kanal media sosial resmi dari BMKG.

Baca juga:

BMKG: Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Jumat (7/6)

Dengan penerimaan peringatan dini secara langsung dan cepat dari radar BMKG, berbagai pihak terkait pun dapat langsung mengambil keputusan guna meminimalisasi kecelakaan angkutan ataupun korban jiwa pada saat mudik Lebaran 2024.

“Karena kami memasang radar, radar akan memberikan informasi. Apabila harus waspada, akan muncul warna kuning pada radar, dan radar itu masuk ke BPTD. Kemudian peringatan dini yang pertama akan kami keluarkan apabila muncul warna kuning tersebut,” jelasnya.

#BMKG #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Berita Foto
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Tiga orang Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam Konferensi Pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 September 2025
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Bagikan