Zulfikar Sy
MerahPutih.com - China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal ini lantaran terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, pembangunan proyek kereta cepat tersebut sebenarnya didesain untuk menopang dan menggenjot kegiatan perekonomian masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, memang memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan, hingga transportasi massal untuk membangkitkan gairah perekonomian bangsa dan negara.
Baca Juga:
Anggota DPR Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Bermasalah Sejak Awal
"Kebijakan Presiden Jokowi tepat membangun keterhubungan antar-daerah, menempatkan koridor-koridor strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan infrastruktur," kata Darmadi dalam keterangannya, Rabu (3/8).
Hanya saja, lanjut Darmadi, kasus membengkaknya proyek kereta cepat tersebut telah mendistorsi visi pemerintah soal interkoneksi antar-daerah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai, Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno gagal mengartikulasikan visi Presiden Jokowi sehingga kebijakan yang dibuat pun salah kaprah.
"Sejak awal PDI Perjuangan mencatat bagaimana Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno telah bertindak gegabah. Gegabah karena aspek pembangunan tidak dilihat dari berbagai aspek melainkan hanya aspek keuntungan belaka. Ini kesalahan fatal," tegas dia.
Darmadi mengungkapkan, berbagai pihak sebenarnya sudah mewanti-wanti agar proyek tersebut tidak terburu-buru dijalankan mengingat kebijakan dan kalkulasi yang dibuat masih debatable saat itu.
"Menhubnya saja waktu itu Pak Ignatius Jonan tidak sependapat dengan proyek tersebut. Tapi karena kengototan Rini Soemarmo yang tidak jelas dasar kengototannya itu sampai mengorbankan Pak Jonan yang mengkritisi hal tersebut," ungkapnya.
Baca Juga:
JK Kenang Shinzo Abe saat Membahas Kereta Cepat
Pemerintah, kata Darmadi, mesti melakukan investigasi di balik kasus membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Menurutnya, pihak-pihak yang sejak awal menginisiasi proyek ini mesti dimintai tanggung jawab.
"Jangan sampai niat baik Pak Jokowi yang ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ternodai dengan kebijakan yang dibuat secara serampangan dan gegabah," ujarnya.
Darmadi juga mengungkapkan, sejak awal pihaknya dalam hal ini Komisi VI DPR selaku mitra kerja Kementerian BUMN kerap kali mengingatkan agar proyek tersebut terus dikaji dan dihitung secara cermat.
Pasalnya, menurut perhitungan Komisi VI DPR, proyek tersebut risiko kegagalannya cukup tinggi. Bahkan, selaku anggota Komisi VI, Darmadi sudah mengingatkan kementerian BUMN saat itu tentang bahayanya kegagalan proyek tersebut.
"Tapi kehendak berkata lain, Rini Soemarno selaku Menteri BUMN saat itu mengabaikan saran dan masukan dari berbagai kalangan termasuk DPR. Entah apa tujuan di balik kengototan Rini Soemarno itu," pungkasnya.
Untuk diketahui, sejak awal proyek yang ditargetkan selesai tahun 2019 tersebut diestimasi hanya menelan biaya sebesar USD 5,5 miliar. Namun, dalam praktiknya proyek tersebut terus mengalami pembengkakan dari USD 5,8 miliar meningkat lagi jadi USD 6,07 miliar.
Terbaru, proyek tersebut diperkirakan mengalami pembengkakan biaya mencapai USD 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal USD 7,97 miliar. Hasil audit BPKP biaya pembengkakan berada di angka USD 1,176 miliar. (Pon)
Baca Juga:
Dubes Lu Kang Sebut Kereta Cepat Penting dalam Hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok
